OPINI ANDI SURYA: Reforma Agraria dan Warisan Sistem Belanda


GRAFIS Joe Chaniago/duajurai.co

Andi Surya | Anggota MPR/DPD RI asal Lampung

PROGRAM reforma agraria yang digenjot pemerintah saat ini relatif dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama menyangkut kejelasan hak atas lahan-lahan sengketa. Setidaknya ada peningkatan hak kepemilikan lahan oleh warga

Meski demikian, belum semua persoalan lahan bisa terselesaikan. Reforma agraria khususnya soal kepemilikan/hak-hak atas lahan masih terganjal oleh sistem peninggalan Belanda.

Meski Belanda sudah tidak menjajah, namun peninggalannya masih membelenggu sektor agraria di republik ini. Hal itu lah yang mengakibatkan masih banyak terjadi konflik.

Setidaknya ada dua warisan Belanda yang masih mempengaruhi kebijakan agraria dan kerap berujung konflik lahan di Indonesia. Keduanya ialah lahan register dan lahan grondkaart (GK). Dua hal ini secara kasat mata belum dapat diselesaikan oleh program reforma agraria.

Kebijakan kawasan register era Belanda masih mengeliminasi hak-hak agraria warga masyarakat. Sementara, pada puluhan tahun lalu, penduduk yang semakin berkembang dan membutuhkan ruang hidup, masuk ke pinggiran kawasan register.

Di sisi lain, Undang-Undang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang bersandar kepada kebijakan register Belanda menghalangi warga masyarakat untuk mendapatkan hak milik lahan. UU ini ternyata masih lebih menghargai hewan-hewan liar dan tetumbuhan hutan dibanding manusia sebagaimana diatur oleh sistem register yang dibuat Belanda sebelum RI merdeka.

Peninggalan sistem Belanda lainnya adalah kawasan bantaran rel kereta api yang disebut grondkaart alias GK. Ini juga merupakan api dalam sekam terhadap persoalan lahan di Indonesia.

GK yang cuma gambar situasi Belanda untuk jaringan rel KA telah dimanfaatkan oleh BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai dokumen kepemilikan. Akibatnya, warga masyarakat yang telah puluhan tahun mendiami bantaran rel, sulit menyertifikasi hak milik lahannya yang sudah diklaim PT KAI.

Khusus soal GK, DPD RI telah melakukan telaah bersama para pakar hukum agraria. Kesimpulannya, GK bukan merupakan dokumen kepemilikan.

GK tidak pernah didaftarkan dalam program konversi hak-hak barat sesuai UUPA Nomor 5 Tahun 1960. GK pun tidak ada aslinya.

Dengan demikian, menjadi diskursus apakah benar klaim PT KAI bisa menguasai lahan bantaran rel lebih dari 6 meter yang menjadi wilayah operasional sesuai PPKA Nomor 56 Tahun 2009.

Semestinya para calon presiden (capres) dalam debat kemarin, bisa menyinggung masalah ini pada segmen tentang agraria. Dengan begitu masyarakat bisa tahu arah dan rencana mereka untuk mengatasi persoalan lahan yang masih terbelenggu sistem Belanda.

Kita berharap, semoga saja hal ini menjadi perhatian kedua capres dalam materi kampanye mereka ke depan.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (6): Pohon Soekarno dan Masjid Kemerdekaan

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung SEROMBONGAN siswa …