PPDB, Kemendikbud Imbau Pemda Lampung Segera Tetapkan Zonasi Sekolah


MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau pemerintah daerah, termasuk Lampung, segera menetapkan zonasi sekolah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kemendikbud mendorong pelaksanaan PPDB yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 tentang PPDB. Secara umum, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Permendikbud 51/2019 dengan Permendikbud 14/2018. PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan. Zonasi pendidikan dimaksud untuk mempercepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan nasional.

“Sistem zonasi akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan, khususnya sektor pendidikan formal dan nonformal. Juga untuk mencari formula penyelesaiannya, serta jalan penyelesaian secara terintegrasi dan menyeluruh,” kata dia, seperti dikutip dari laman Kemendagri, Sabtu, 16/2/2019.

Muhadjir berharap, pelaksanaan PPDB tahun ini dapat mendorong sekolah lebih proaktif mendata calon siswa berdasar data sebaran anak usia sekolah. Nantinya, jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam seleksi, bukan nilai rapor maupun hasil ujian nasional (UN).

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyatakan, dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi dapat berembuk bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Hal itu guna menyusun prakiraan jumlah siswa yang masuk ke sekolah/madrasah, ataupun kejar paket di suatu zona. Dengan demikian, target wajib belajar 12 tahun dapat lebih mudah dicapai.

“Dinas Pendidikan berkewajiban meluaskan zonasi apabila diperlukan. Sehingga, tidak ada lagi titik-titik tak terjamah yang membuat siswa tidak bisa bersekolah di mana-mana,” ujarnya.

Kuota paling sedikit 90% dalam jalur zonasi, termasuk kuota bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Adapun peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tahun ini, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak lagi menjadi syarat PPDB.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Tingkatkan Pengetahuan, Mahasiswa Itera Belajar Fintech-Bisnis Digital

JATIAGUNG, duajurai.co – Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera) mendalami pengetahuan financial technology (Fintech) dan …