Soal Parkir Pasar Tengah, Ombudsman Lampung Minta Pemkot Lakukan Evaluasi


KEPALA Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf | Umar Robani/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman RI Perwakilan Lampung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melakukan evaluasi terkait perparkiran di kawasan Pasar Tengah. Pasalnya, pengelolaan parkir di sana berindikasi pungutan liar (pungli) karena warga dua kali membayar tarif parkir.

“Pemkot harus evaluasi dalam rangka memberikan upaya serius. Sehingga, praktik tersebut tidak kembali terulang,” kata Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf kepada duajurai.co via telepon, Jumat, 8/2/2019.

Dia mengatakan, pihaknya sempat melakukan tindakan terkait persoalan parkir di Pasar Tengah. Saat itu, pengelolaan parkir telah tertib. Namun, tidak bertahan lama karena sekarang praktik serupa terulang lagi.

“Warga yang tidak keberatan membayar tarif parkir kepada juru parkir tetap tak sesuai aturan. Sebab, uang parkir (dari masyarakat) menjadi tidak optimal. Harusnya parkir yang merupakan retribusi masuk kas daerah karena pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.

Warga yang berkunjung ke kompleks Pasar Tengah mesti dua kali membayar tarif parkir. Selain di loket Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, pengendara juga membayar parkir kepada juru parkir. Tarif parkir yang dibayarkan kepada juru parkir tidak disetor kepada Dishub, melainkan pada pemilik lahan. Padahal, tarif parkir adalah retribusi yang merupakan salah satu PAD.(*)

Baca juga DPRD Bandar Lampung Mestinya Kritisi Penarikan Parkir di Pasar Tengah

Laporan Umar Robani


Komentar

Komentar

Check Also

Riol Dibersihkan, Warga Perumahan BTN 2 Harap Tak Ada Lagi Banjir

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kelurahan Way Halim Permai membersihkan riol di kompleks Perumahan BTN 2, Kecamatan Way …