Moderator yang Tertolak (Bagian II-habis)


GRAFIS Joe Chaniago/duajurai.co

Oleh Juwendra Asdiansyah
* Wartawan duajurai.co
* Moderator Debat Pilgub Lampung 7 April 2018
* Moderator 13 debat Pilkada di Lampung oleh KPUD

Baca Moderator yang Tertolak (Bagian I)

MEMILIH moderator dalam ajang debat, apalagi sekelas debat pilpres, memang susah-susah gampang. Sepertinya susah, padahal bisa dibuat gampang. Sepertinya gampang, tahunya susah.

Dalam membidik moderator, KPU merujuk kepada setidaknya dua peraturan: Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Pasal 277 UU Nomor 7/ 2017 di Ayat (3) menyebut: moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

Ketentuan dalam Pasal 277 UU Nomor 7/ 2017 di Ayat (3) ini kemudian diulang dalam Peraturan KPU 23/2018 Pasal 49 Ayat (1). Sementara pada Ayat (3) tertulis: moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU setelah berkoordinasi dengan tim kampanye nasional masing-masing pasangan calon.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, moderator harus
menguasai cara memandu debat. Moderator juga harus tahu tata cara debat yang diatur dalam UU 7/ 2017 dan PKPU.

Menurut Arief, moderator tidak harus dari kalangan jurnalis. Tetapi, berdasarkan masukan tim sukses, debat akan menjadi lebih menarik jika dipandu jurnalis.

Sebelum memilih, lanjutnya, KPU bersama tim sukses pasangan calon lebih dulu melihat rekam jejak calon moderator. Harus dipastikan bahwa pemandu debat adalah seorang yang independen dan tidak memihak salah satu kubu.

“Kan dilihat dari track record selama ini. Kalau sudah kelihatan declare dukung salah satu paslon, sebaiknya tidak dipakai,” terang Arief, 28/12/2018.

11 Poin

Dari pernyataan KPU, juga harapan kubu 01 dan 02, ada beberapa kata kunci terkait kriteria moderator debat pemilu.

Saya catat setidaknya 11 poin, yakni berasal dari kalangan profesional/akademisi, terampil memandu debat, jujur, simpatik, netral, tidak berpihak, tidak berafiliasi kepada semua kekuatan politik, independen, profesional, reputasi baik, dan integritas tinggi.

Jika semua kata kunci tersebut menjadi keharusan dan digabungkan maka kira-kira yang bisa menjadi moderator debat pilpres di Indonesia adalah “seseorang dari kalangan profesional atau akademisi yang terampil memandu debat, simpatik, jujur, netral, tidak berpihak, tidak berafiliasi kepada semua kekuatan politik, independen, profesional, serta memiliki reputasi baik dan berintegritas tinggi”.

Pertanyaannya adalah, adakah figur seperti itu? Mhhh…ada nggak ya? Pasti ada. Tapi, pasti juga bukan perkara enteng menemukan seorang dengan paket lengkap macam begini. Belum lagi kalau ada tambahan kriteria tidak tertulis dan tak terucap: ganteng atau cantik (ini mau cari moderator apa cari calon pacar?).

Pun kalau misalnya…misalnya nih..ketemu si perfect, belum pasti juga yang bersangkutan bersedia. Tapi, ya sudah, itu urusan nanti. Sekarang cari dulu nominenya.

Mari kita blejeti dan pelototi satu-satu poin-poinnya. Dari sebelas poin, yang paling gampang adalah poin asal-usul: kalangan profesional atau akademisi.

Ini memang mudah. Soal profesi sang kandidat. Tinggal dicari, stoknya banyak, bejibun. Tapi, biar fokus, kita batasi profesi dalam bahasan ini adalah jurnalis/wartawan.

Yang agak gampang setelah itu adalah poin: terampil memandu debat. Ini gampang tapi jangan disepelekan. Seorang yang memiliki 10 kriteria istimewa lainnya, netral dan seterusnya, belum tentu piawai menjadi moderator.

Bukan sekali dua kali, ajang debat-debat pemilu, baik pilkada atau pilpres sekalipun, berjalan tersendat-sendat, tidak hidup, tegang dan membosankan, padahal dipandu oleh seorang akademisi terkemuka atau jurnalis senior.

Di sini pentingnya keterampilan memandu debat. Cara mencarinya tidak susah. Tinggal periksa curriculum vitae sang calon moderator. Untuk kelas pilpres misalnya, pengalaman pernah memandu debat level pilgub bisa jadi rujukan.

Acara sekaliber debat pilpres sebaiknya tidak jadi ajang coba-coba. Yang pasti-pasti saja. Jika belum pernah memandu debat pilgub atau setidaknya debat pilkada kabupaten/kota, atau pernah tetapi tidak bagus, tidak perlu panjang-lebar dibahas.

Sebaliknya, jika pernah berpengalaman sebagai moderator pilgub, dan bagus, maka dia layak dipertimbangkan. Eitss…ini bukan ngomongin saya loh, serius.

Kenapa? Debat pilpres adalah ajang debat dengan level tertinggi di negeri ini. Tidak ada yang lebih dari itu. Memandu acara semegah itu tidak cuma soal skill, namun juga soal mental.

Jika gugup, grogi, bahkan down, bubar semua. Urutan acara dan tata cara debat yang tinggal dibaca pun bisa acak-acakan. Gugup juga bisa membuat suara menjadi tidak jelas, intonasi dan artikulasi buruk.

Seorang presenter televisi dengan jam terbang berbilang tahun pun bisa gelagapan saat memandu debat pilkada. Bahkan sekaliber Ira Koesno saat memandu debat Pilgub DKI 2017 terlihat betul tegangnya. Padahal, bukan cuma senior, Ira sudah mengantongi caps menjadi moderator Debat Pilpres 2004.

Simpatik, Jujur, Netral

Kelar di dua kriteria, kita beranjak ke yang lain. Simpatik. Merujuk kbbi.web.id, simpatik bermakna, “bersifat membangkitkan rasa simpati; amat menarik hati”.

Ini sangat relatif dan subjektif. Simpatik menurut siapa? Simpatik menurut saya belum tentu simpatik menurut tetangga saya.

Atau, jangan-jangan yang dimaksud simpatik memang ganteng dan/atau cantik. Camera face bahasa orang tivi. Biar tidak mumet, kita serahkan saja kepada KPU. Simpatik ukuran KPU.

Berikutnya jujur. Artinya kita paham lah. Tapi bagaimana mengukurnya. Bagaimana KPU mengetahui seorang calon jujur atau tidak.

Apa KPU melakukan semacam tes kejujuran dengan bantuan alat deteksi kebohongan? Atau bertanya kepada sang calon moderator, “Apakah saudara jujur?” Kriteria ini, sebagai sebuah nilai, baik. Tetapi menemukannya, bakal tidak mudah.

Selanjutnya, netral. Netral yang seperti apa? Mungkin yang dimaksud netral adalah tidak berpihak. Ini serupa dengan salah satu makna netral menurut KBBI: tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak).

Jika demikian, netral ini sama dengan syarat berikutnya “tidak berpihak”. Tidak berpihak ke mana? Pasti maksudnya kepada salah satu kubu atau pasangan calon.

Dengan demikian mirip pula, meski tidak sama, dengan syarat “tidak berafiliasi kepada semua kekuatan politik.”

Sampai sini, urusan mencari moderator mulai menjadi rumit. Netral, tidak berpihak, atau tidak berafiliasi kepada semua kekuatan politik, bagaimana mengukurnya.

Kalau batasannya legal formal, mudah saja. Calon moderator yang tercatat sebagai tim sukses, pengurus partai politik, bisa langsung dicoret. Artinya, dia sudah berafiliasi atau menjadi bagian kekuatan politik, atau berpolitik praktis.

Yang repot jika yang bersangkutan tidak menjadi tim sukses atau pengurus partai politik, tapi diam-diam melakukan kerja-kerja untuk salah satu paslon.

Lebih kerok lagi jika yang dianggap berpihak atau berafiliasi dengan blok politik tertentu adalah media tempatnya bekerja. Kata “dianggap” perlu distabilo karena yakinlah tidak media nasional arus utama yang secara administrasi tercatat sebagai bagian dari partai atau kekuatan politik tertentu.

Nah, ihwal anggapan atau persepsi partisan ini yang kemudian menjadi biang keladi penolakan atas dua jurnalis top-senior, Najwa Shihab dan Karni Ilyas.

Seperti saya tulis di bagian pertama tulisan ini, Najwa pernah lama bekerja di Metro TV, stasiun yang dimiliki Surya Paloh, bos Partai NasDem. Ini partai yang sejak awal mendukung Jokowi. Metro TV selama ini juga dinilai Jokowi banget.

Bagi pendukung 02, meski sudah hijrah ke Trans7, citra Najwa tidak bisa lepas dari Metro TV. Najwa-nya sih oke, tapi Metro TV-nya nggak banget. Kira-kira begitu dalil penolakannya.

Demikian halnya dengan Karni Ilyas. Dia merupakan bos TvOne, stasiun yang di mata blok Jokowi cenderung pro-Prabowo.

Acara hits ILC yang dipandu mantan pemimpin redaksi SCTV itu pun dinilai kerap miring sebelah bandulnya ke 02. Maka, tidak ada keyakinan di blok 01, Jokowi bakal aman jika moderatornya Karni.

Jika dalilnya begini, semua jurnalis Metro TV dan TvOne tertutup sudah kesempatannya menjadi moderator debat pilpres tahun ini.

Lantas, bagaimana dengan jurnalis dari stasiun televisi lain? Bagaimana misalnya dengan para jurnalis yang bekerja di RCTI, Global TV, MNC TV, dan iNews TV yang berada di naungan MNC, grup media yang dimiliki taipan Hary Tanoesoedibyo.

Selain pengusaha gerot, Hary juga pendiri dan ketua Perindo, partai yang hari ini mendukung Jokowi. Jika sebangun dengan logika terdahulu, mestinya semua jurnalis MNC Grup juga tertolak sebagai calon moderator debat pilpres.

Nyatanya tidak. Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki, diterima dengan mulus menjadi moderator debat kedua, meski masing-masing bekerja di RCTI dan iNews.

Teori ini masih bisa dipanjang-panjangkan. Bagaimana dengan para jurnalis ANTV, stasiun milik keluarga Bakrie (eks ketua umum Golkar) dan kini dikelola Erick Thohir (presiden direktur), yang jelas-jelas menjabat ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin?

Oh ya, saham mayoritas TvOne (49%) juga masih dimiliki Bakrie lewat perusahaan PT Visi Media Asia. Ke mana Bakrie bersandar dalam pilpres 2019?

Bagaimana dengan awak Kompas TV yang dinaungi raksasa media Kompas Grup milik Jakob Oetama? Ke mana bandul sejumlah stasiun kepunyaan konglomerat Chairul Tanjung: Trans TV, Trans 7, dan CNN Indonesia? Bagaimana pula menilai awak SCTV dan Indosiar yang dimiliki Eddy Kusnadi Sariaatmadja?

Adakah Jurnalis Netral?

Untuk syarat tidak berafiliasi dengan semua kekuatan politik, masih bolehlah. Meski begitu, bisa tak sederhana juga mendeteksinya.

Namun, soal netral dan tidak berpihak, dari perspektif jurnalisme, ini malah tambah njlimet. Kenapa? Tidak ada jurnalis yang netral dan tidak berpihak.

Netralitas itu bukan prinsip jurnalisme. Jurnalis, juga media, secara etik, secara nilai, boleh berpihak.

Bagaimana mau memberitakan warga yang rumahnya digusur semena-mena oleh pemerintah jika dia tidak berpihak? Bagaimana menulis kasus-kasus korupsi pejabat jika tidak berpihak kepada kepentingan orang banyak yang haknya dimakan oleh si koruptor?

Jurnalis macam apa yang netral. Tidak ada “golput” dalam jurnalisme. Jurnalis, media, pers harus berpihak. Berpihak kepada yang benar.

Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam The Elements of Journalism menetapkan kebenaran sebagai prinsip pertama jurnalisme. Dalam tugas suci mengusung kebenaran, banyak jurnalis bahkan harus berseberangan dengan kepentingan perusahaan media tempatnya bekerja.

Kebenaran, juga kesalahan, bisa menetap di mana saja, termasuk dalam politik. Jika ada satu entitas politik yang benar, ya jangan dicari-cari salahnya. Sebaliknya, jika salah, ya diberitakan salahnya. Itu lah tugas jurnalisme. .

Jadi kriteria netral dan tidak berpihak untuk calon moderator debat pilpres, jika ditujukan kepada jurnalis, adalah kriteria atau syarat yang mengada-ada. Jika ada jurnalis yang mengaku netral, jangan-jangan dia bekerja di majalah dinding.

Independen, Profesional, Reputasi, Integritas

Kita lanjut ke poin independen. Kalau ini, baik. Independen itu salah satu prinsip jurnalisme.

Jurnalis harus independen. Jurnalis yang independen menjaga jarak personal dengan narasumbernya, dengan pihak-pihak yang diliputnya.

Ia memberitakan atau tidak memberitakan berdasar penilaiannya sendiri atas fakta-fakta yang ada. Bukan karena tekanan, bukan atas kedekatan, kepentingan pribadi/kelompok, balas jasa, atau favoritisme.

Bukan juga karena imbalan sejumlah uang atau barang berharga. Jurnalis macam begini masih ada, meski mungkin tidak banyak.

Lanjut, profesional. Ini tinggal ditengok rekam jejaknya. Lihat karya jurnalistiknya, periksa kecakapannya sebagai wartawan.

Jika jurnalis cetak, lihat tulisan-tulisannya, lihat liputan-liputannya. Jika jurnalis televisi, cek caranya mewawancarai narasumber, cek keterampilannya memandu diskusi, cara bicara, dan seterusnya.

Kecerdasan seorang jurnalis pun layak dinilai dari sejumlah parameter tersebut. Rekam jejak juga bisa digunakan untuk menakar dua poin terakhir: reputasi dan integritas. Kelar.

Dari sebelas poin yang sudah kita kupas, saya kira yang masih bisa dipakai tinggal poin latar profesional atau akademisi, terampil memandu debat, simpatik, tidak berafiliasi kepada semua kekuatan politik, independen, profesional, reputasi baik, dan integritas tinggi.

Tiga sisanya tereliminasi: netral, tidak berpihak, dan jujur. Ketiganya cenderung mengada-ada, tidak relevan, dan sulit diterapkan.

Kriteria Lebay

Baiklah, jika kemudian KPU sukses menemukan figur calon moderator dengan ukuran tersebut, apa dampak baiknya bagi jalannya debat itu sendiri pada akhirnya? Ketika sosok “manusia setengah dewa” itu ditemukan, seberapa banyak semua kemewahannya berguna dalam memandu debat pilpres ala Indonesia?

Jika ditanya kepada saya, maka jawabannya: tidak banyak manfaatnya.

Seperti saya sampaikan di bagian terdahulu, moderator debat pilpres Indonesia cuma “tukang baca”. Saya ulangi biar terang. Format debat yang didesain KPU tidak memberi ruang bagi moderator untuk berat sebelah,

Moderator mengelola jalannya debat hanya dengan berpedoman dan membaca aturan-aturan yang dibuat KPU. Isinya demikian rigid. Tidak ada ruang improvisasi. Semuanya sudah tertulis, saklek.

Moderator juga tidak bisa dan tidak boleh mengajukan pertanyaan sendiri. Mereka (lagi-lagi) cuma membacakan pertanyaan racikan panelis yang mereka sendiri pun tidak pernah tahu isinya sebelum benar-benar menyobek amplop pertanyaan.

Dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 49 ayat (2) disebutkan: moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon.

Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Metode kerjanya sudah dikunci aturan KPU. Jika sudah seketat itu, moderator masih berat sebelah, artinya dia nekat. Apa dia berani dirundung oleh manusia seantero negeri ini.

Perhatikan, dengan format demikian, tidak ada kaitan langsung antara sikap atau karakter yang simpatik, tidak berafiliasi kepada semua kekuatan politik, independen, profesional, reputasi baik, dan integritas tinggi, dengan tugas-tugas teknis moderator di atas panggung.

Satu-satunya kriteria yang paling diperlukan dan relevan adalah kemampuan memandu debat. Poin ini bisa diturunkan dalam beberapa hal yang lebih teknikal. Misalnya, bicara/artikulasi yang jelas, tenang, tegas (untuk mengingatkan calon soal waktu, fokus di tema, menenangkan penonton), dan seterusnya.

Sederet kriteria hebat itu cocok untuk debat pilpres Amerika Serikat, bukan Indonesia. Di negeri Mamang Sam, konsep debat pilpres beda jauh dengan di negeri kita.

Di sana, debat memang sebenarnya-benarnya debat. Tarung.
Saling serang biasa. Tak ada basa-basi, apalagi kisi-kisi. Tak ada kegenitan KPU yang khawatir ada kandidat bakal dipermalukan.

Tak ada juga cebong-kampret. Pendukung-pendukung yang baper tak karuan, singut berpanjang-panjang, pundung berjilid-jilid, bahkan hingga debat usai berpekan-pekan.

Di AS, moderator bisa mengajukan pertanyaan sendiri (bukan cuma membaca pertanyaan yang sudah disiapkan panelis), bisa menyela omongan kandidat, bahkan boleh mendalami jawaban kandidat.

Moderator juga tidak terkungkung oleh waktu ala debat pilpres Indonesia yang memaksanya jadi tak asyik. Durasi hanya menjadi patokan, tapi tidak saklek. Ada ruang waktu yang elastis, sepanjang yang disampaikan kandidat masih relevan dengan tema.

Moderator boleh memantulkan jawaban kandidat satu ke kandidat lainnya, bolak-balik, hingga berkali-kali.

Dengan model debat “tarung bebas” ini, tentu saja dibutuhkan sosok moderator dengan reputasi cemerlang. yang bukan saja cakap secara teknis, namun juga independen dan sarat integritas.

Ini penting karena menyangkut “trust”. Para kandidat beserta pendukungnya perlu merasa yakin dan diyakinkan bahwa moderator bukan sosok yang akan merugikan pihaknya dan pada saat yang sama memberi keuntungan kepada lawannya.

Tak heran, di AS, moderator debat pilpres umumnya merupakan jurnalis senior (tua) dengan reputasi panjang berbilang tahun. Moderator termuda dalam debat pilpres AS berusia 42 dan 41 tahun, yakni Elaine Quijano (2016) dan Judy Woodruff (1988).

Sungguh, dengan berat hati saya katakan, segepok kriteria moderator pada akhirnya nyaris tidak berguna di atas panggung debat pilpres ala Indonesia. Ini seperti mendaulat seorang gladiator untuk mengelitiki seekor tikus.

Menjadi jelas pula, penolakan nama-nama calon moderator pun sama sia-sianya. Ia hanya mempertontonkan parade kemubaziran dalam demokrasi yang konon menolak kedunguan.

Kita memang biasa lebay untuk banyak hal. Dan, meski tidak diharapkan, rasa-rasanya kelebayan ini masih berlangsung hingga beberapa debat ke depan, bahkan ketika pilpres 17 April sudah diketahui jawaranya.

Hanya kewarasan dan akal sehat yang mestinya bisa menghindarkan kita dari suasana lebay yang akut. Masalahnya, entah nyumput di mana akal sehat hari ini ketika cebong dan kampret telah sama-sama mendaku pewaris tunggal kebenaran.(*/habis)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ADMI SYARIF: Menanti Hadirnya (Harapan) Gubernur Lampung Baru

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melantik Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim (Nunik) sebagai Gubernur dan Wakil …