Moderator yang Tertolak (Bagian I)


GRAFIS Joe Chaniago/duajurai.co

Oleh Juwendra Asdiansyah
* Wartawan duajurai.co
* Moderator Debat Pilgub Lampung 7 April 2018
* Moderator 13 debat Pilkada di Lampung oleh KPUD

DEBAT pertama pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 2019 sudah lewat. Kini kita menatap debat kedua yang bakal ditaja KPU pada 17 Februari 2019.

Beda dengan debat pertama, debat kedua hanya menampilkan calon presiden: Joko Widodo (01) dan Prabowo Subianto (02). Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno kali ini duduk di bangku penonton dan cuma bisa bertepuk tangan untuk pasangan masing-masing.

Beda lainnya adalah moderator. Debat pertama, si cantik Ira Koesno dan si ganteng Imam Priyono cukup sukses menjalani tugas negara. Untuk debat kedua, KPU sudah menunjuk Tommy Tjokro (RCTI) dan Anisha Dasuki (iNews).

Meski orang berganti, format moderator tetap: berpasangan, presenter televisi, dus ganteng-cantik. Kedua nama sudah di-acc Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, serta televisi penyelenggara debat.

Sebelum Anisha muncul, nama beken Najwa Shihab, pengampu talk show Mata Najwa, sempat digadang untuk diduetkan dengan Tommy. Ada pula nama Karni Ilyas, host Indonesia Lawyers Club (ILC) nan kesohor. Namun, keduanya tertolak.

Untuk Najwa, penolakan datang dari BPN. “Kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini menunjukkan nama-nama yang beredar, seperti Najwa, terindikasi tidak netral di 2014,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade kepada wartawan, Selasa, 22/1/2019.

“Saran kami, lebih baik KPU menunjuk figur lain yang lebih netral agar jangan menjadi polemik nantinya. Masih banyak figur lain yang mampu menjadi moderator tapi berposisi netral,” sambung Andre dilansir detikcom dan banyak media lain.

Pada hari yang sama, Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso berpendapat agak beda dengan Andre.

“BPN Prabowo-Sandi belum menyampaikan sikap untuk menolak seseorang apalagi itu sekelas Najwa Shihab,” tuturnya seperti dilansir cnnindonesia.com.

“Najwa Shihab adalah salah satu host TV dan presenter ternama yang sedang moncer dan kita menghormati reputasinya selama ini,” imbuh mantan politikus Golkar ini.

Priyo mengatakan, BPN mendambakan moderator debat yang profesional dengan reputasi yang baik dan independen. “Yang tidak berafiliasi kepada semua kekuatan politik,” tandasnya.

Bagaimana dengan Karni Ilyas? Meski tidak tegas, secara halus juga tampak penolakan. Kali ini dari TKN.

“Kalau untuk moderator, Bang Karni Ilyas terlalu senior,” ujar juru bicara TKN Arya Sinulingga kepada awak media, Rabu, 23/1/2019.

Menurut Arya, kelas Karni Ilyas sudah di atas moderator. Kapasitas dan kompetensi wartawan senior itu sudah di level panelis yang membuat pertanyaan untuk debat.

“Malah kita usulkan untuk jadi tenaga ahlinya yang memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu, panelis. Jadi bukan moderator, justru kita naikkan ke atas yang lebih jauh,” ujar Arya yang pada Pilpres 2014 menjabat Direktur Komunikasi dan Media Prabowo-Hatta Rajasa.

Kenapa saya sebut ini penolakan, meski halus. Mau diputar-putar bahasanya keliling Istana Bogor pun, intinya jelas: tak ingin Karni jadi moderator. Jika memang oke dengan Karni, tidak perlu 1001 alasan, termasuk dalil “beda level”.

Justru bagus jika moderator adalah sosok senior yang matang, kenyang pengalaman, dan seterusnya. Lagipula, tidak tepat membandingkan posisi moderator dan panelis.

Tidak apple to apple. Juga bukan duren ketemu duren. Keduanya berbeda sama sekali. Keahlian dan kompetensi untuk dua posisi tersebut tidak serupa sebangun.

Di luar alasan yang sepintas tampak masuk akal, publik maklum ada sebab lain atas penolakan Najwa dan Karni dari masing-masing blok.

Najwa diketahui lama bekerja di Metro TV, stasiun yang dimiliki Surya Paloh, bos Partai NasDem, partai yang sejak awal mendukung Jokowi. Metro TV selama ini juga dinilai Jokowi banget.

Selain itu, Najwa putri dari KH Quraish Shihab. UIama yang oleh sebagian kalangan dianggap pro Jokowi. Shihab juga tidak disukai oleh sebagian kelompok Islam yang pada Pilpres 2014 dan 2019 ini justru berada di kubu Prabowo. Hal-hal ini lah yang membuat ragu sebagian kubu 02 bahwa Najwa bisa tegak lurus dalam memandu debat.

Bagaimana dengan Karni? Dia merupakan bos TV One, stasiun yang di mata blok Jokowi cenderung pro Prabowo. Acara hits ILC yang dipandu mantan pemimpin redaksi SCTV pun dinilai kerap miring sebelah bandulnya ke 02. Maka, tidak ada keyakinan di blok 01, Jokowi bakal aman jika moderatornya Karni.

Bagi saya, kekhawatiran kedua blok terhadap Najwa dan Karni mestinya tidak perlu. Jika hanya melihat jejak panjang keduanya sebagai wartawan, sejatinya Najwa dan Karni merupakan jurnalis yang baik dan profesional.

Sikap profesional juga mereka tunjukkan saat masing-masing selama puluhan purnama memandu Mata Najwa dan ILC. Cerdas, renyah, luwes, namun juga imbang, dus bisa cerewet dan galak jika diperlukan.

Di luar itu, format debat yang didesain KPU tidak memberi ruang bagi moderator untuk tengleng sebelah, apalagi sekilit terhadap salah satu paslon. Moderator mengelola jalannya debat hanya dengan berpedoman dan membaca aturan-aturan main yang dibuat KPU.

Aturan-aturan itu sudah disosialisasikan sebelumnya kepada kedua kubu. Isinya demikian rigid. Tidak ada ruang improvisasi. Semuanya sudah tertulis, saklek.

Moderator juga tidak bisa dan tidak boleh mengajukan pertanyaan sendiri. Mereka (lagi-lagi) cuma membacakan pertanyaan racikan panelis yang mereka sendiri pun tidak pernah tahu isinya sebelum benar-benar menyobek amplop pertanyaan.

Komentar juga tidak boleh. Ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, khususon Pasal 49 ayat (2).

Bunyinya begini: Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon.

Jadi, kalau mau curiga, mau khawatir kepada moderator, itu jelas salah alamat. Ibarat belanja jilbab online, hingga tiga kali lebaran, tidak bakal sampai di rumah.

Lebih tepat kekhawatiran itu (kalau memang ada) ditujukan kepada para panelis karena mereka lah yang membuat soal. Kalau masih juga mau khawatir, bisa juga dialamatkan ke KPU.

Institusi ini lah yang berwenang memilih dan menunjuk panelis. KPU juga menjadi ‘transit’ soal-soal dari panelis sebelum akhirnya dibawa ke arena debat.

Tapi ya itu tadi, rekam jejak gilang gemilang calon moderator, juga rigidnya aturan main yang membuat hampir tak mungkin moderator untuk doyong, akhirnya kalah bersaing dengan persepsi. Sehingga singkat cerita, Najwa dan Karni (yang memang sudah menyatakan enggan menjadi moderator debat pilpres) mencelat dari bursa.

Nah..ngomong-ngomong soal penolakan, saya pun pernah mengalami di-najwa-kan atau di-karni-kan. Itu terjadi saat saya diusulkan sebagai moderator debat pertama Pilgub Lampung 7 April 2018.

Penolakan muncul dari liaison officer (LO) atau tim sukses (TS) salah satu paslon, sebut saja kumbang. Alasan si kumbang menolak, media yang saya pimpin, duajurai.co, pernah dan (dinilainya) sering memberitakan negatif calon yang didukungnya.

Pendapat ini justru dibantah LO paslon lain, katakanlah kura-kura. Menurutnya, memang sudah khittah media di Lampung memberitakan berbagai hal terkait Lampung, jelek atau baik, khususnya menyangkut kepentingan publik.

Wajar saja, lanjut kura-kura, jika media, termasuk duajurai.co, memberitakan, bahkan mengkritik, hal-hal yang dilihat berjalan dengan tidak baik. Lagipula, bukan cuma calon tertentu yang pernah diberitakan ‘negatif’ oleh duajurai. Kandidar lain juga ada kalanya menyicipi betapa tak asyiknya tugas media ini “mengontrol kekuasaan”.

Mungkin tak persis begini kalimatnya kala itu. Tapi, kira-kira begitulah argumentasi kura-kura.

Toh, keputusan tetap di KPU. Lembaga pimpinan Nanang Trenggono bergeming. Mereka kukuh mendaulat saya sebagai moderator debat pertama.

Beda dengan kasus Najwa dan Karni, kisah Juwe yang ditolak ini hampir tidak ada beritanya di media. Mungkin karena skupnya lokal dan cuma muncul sekali saat rapat KPU dan LO, tidak penting-penting amat diberitakan.

Dan lucunya, belakangan saya malah mendapat bisikan, calon gubernur yang LO-nya menolak, justru riang gembira mengetahui saya bakal menjadi moderator. Nah lho(*/bersambung)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI SURYA: Reforma Agraria dan Warisan Sistem Belanda

Andi Surya | Anggota MPR/DPD RI asal Lampung PROGRAM reforma agraria yang digenjot pemerintah saat …