Hindari Konflik Hukum, Sekda Fredy Imbau Masyarakat Lamsel Urus Surat Tanah


SEKADA Lamsel Fredy, Kepala BPN Lamsel Sismanto dan sejuml;ah pejabat berfoto bersama peserta Sosialisasi PTSL tahun 2019, Senin, 28/1/2019 | diskominfo lamsel

KALIANDA, duajurai.co – Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Fredy mengimbau masyarakat mulai mengurus administrasi tanahnya sehingga mempunyai dokumen yang lengkap dan resmi. Saat ini, masih banyak masyarakat yang belum memiliki surat tanah, sehingga terkadang melahirkan masalah yang berujung konflik hukum

Hal itu dikatakan Fredy saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 yang digelar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lamsel. Acara dihelat di Aula Rajabasa Kantor Bupati Lamsel, Senin, 28/1/2019.

“Di masyarakat masih banyak terjadi surat tanah tumpang tindih. Masih banyak pula jual beli tanah yang tidak sesuai aturan, terutama tanah waris,” kata Fredy seperti tertuang dalam rilis yang diterima duajurai.co.

“Lemahnya dokumentasi ini akhirnya berdampak ke ranah hukum. Selanjutnya berdampak kerugian, banyak yang dirugikan,” lanjutnya dalam acara yang dihadiri Kepala BPN Lamsel Sismanto, serta perwakilan Kajari dan Polres Lamsel.

Untuk itu, Fredy berharap, ke depan seluruh instansi terkait di Lamsel, dapat menggerakkan partisipasi masyarakat untuk lebih proaktif. Harapannya, tanah yang dikuasai mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dibuktikan dokumen sertifikat yang resmi.

Selain untuk menjamin kepastian hukum, program PTSL yang dilaksanakan pemerintah juga diharapkan mampu mendongkrak penguatan ekonomi masyarakat.

“Saya katakan demikian, karena dengan memiliki dokumen atau sertifikat yang lengkap, tentu dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh penguatan modal untuk kegiatan usahanya. Misalnya sebagai agunan untuk pinjaman modal pengembangan usaha,” ujarnya.

Kepala BPN Lamsel Sismanto mengatakan, pihaknya menargetkan seluruh tanah di Kabupaten Lamsel telah memiliki sertifikat pada 2022.

Tahun ini, BPN Lamsel akan menyalurkan 40 ribu sertifikat. Rinciannya, 36 ribu bidang melalui program PTSL dan 4 ribu bidang melalui redistribusi (pembagian tanah negara sebagai lahan pertanian untuk masyarakat).

“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa dapat lagi 50 ribuan bidang. Targetnya, tahun 2022 seluruh tanah di Lampung Selatan telah bersertifikat,” kata Sismanto.(*/diskominfo lamsel)


Komentar

Komentar

Check Also

Gerebek Kampung, Dompet Dhuafa Bagikan 100 Paket Sembako di Lampung Timur

PEKALONGAN, duajurai.co – Dompet Dhuafa Lampung mengadakan Gerebek Kampung yang merupakan bagian dari program Ramadan. Dalam kegiatan …