Soal Adipura, Pemkot Bandar Lampung Perlu Evaluasi Kelayakan Kota


AKADEMISI UBL IB Ilham Malik saat FGD “Sengkarut IPLT Bakung Bandar Lampung” di Kafe Wiseman, Pahoman, Senin, 20/8/2018. | duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pusat Studi Kota dan Daerah LPPM Universitas Bandar Lampung (UBL) menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung perlu melakukan evaluasi ihwal kelayakan kota. Hal ini terkait penilaian program Adipura, di mana Bandar Lampung mendapat predikat sebagai kota terkotor.

IB Ilham Malik, Kepala Pusat Studi Kota dan Daerah LPPM UBL, mengatakan, kriteria penilaian Adipura semakin meningkat setiap tahun. Keterbukaan penilaian Adipura juga sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini seiring adanya klaim permainan dalam stiap penilaian. Hampir semua penilaian punya tendensi main-main dan ada permainan. Karena itu, KLHK membuka peluang bagi semua kota untuk mengoreksi, membantah, dan mengguggat penilaian mereka.

“Atas dasar itu, saya menyarankan Pemkot Bandar Lampung melakukan penilaian Adipura secara mandiri. Sebab, kriterianya sangat jelas. Setidaknya, ada 21 kriteria penilaian yang dapat pemkot lakukan evaluasi. Hasilnya, bisa di-publish dan disampaikan ke KLHK,” kata Ilham kepada duajurai.co melalui keterangan tertulis, kemarin.

Menurutnya, persoalan Adipura bukan hanya soal sampah di jalan utama dan tempat pembuangan akhir (TPA). Tetapi, terdapat kriteria tentang udara, ruang terbuka, suara, air, limbah rumah tangga-industri, dan sebagainya. Juga dinilai pasar, sekolah, perkantoran, ruang publik, bukit, drainase, sungai, pantai, dan lain-lain.

Hal ini berkaitan dengan ada atau tidak regulasi (perda, perwali, dan lain-lain dalam setiap kriteria), penganggaran, komitmen kepala daerah, fasilitas yang tersedia, dan sebagainya. Misalnya, anggaran untuk lingkungan hidup. Bila besaran anggaran di bawah 2,5% dana APBD, maka otomatis nilainya menjadi rendah pada kriteria komitmen penganggaran.

Sebab itu, pihaknya menyarankan Pemkot Bandar Lampung melakukan evaluasi secara mandiri guna mengetahui positioning lingkungan hidup perkotaan. Dapat atau tidak Penghargaan Adipura bukan suatu hal yang begitu penting. Akan tetapi, memenuhi semua persyaratan itu menjadi sangat berharga bagi sebuah kota.

“Jika Bandar Lampung mampu memenuhi 60% saja persyaratan Adipura, kota ini akan jauh lebih baik daripada kondisi sekarang. Kami akan bertemu dengan pemerintah setempat untuk membicarakan hal tersebut. Sebab, komplain yang diajukan Pemkot Bandar Lampung mesti memiliki kekuatan secara teknis dan administrasi, sehingga punya bargaining (posisi tawar) kepada semua pihak,” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut Bandar Lampung dan Manado sebagai kota terkotor untuk kategori kota besar. Sedangkan Medan, Sumatra Utara, kota terkotor untuk kategori kota metropolitan. Kota-kota tersebut mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.

Adapun salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan Adipura adalah implementasi atas amanat UU 18/2008, yaitu upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah. Persentasenya, pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada 2025. Selain itu, ada upaya untuk mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.(*)

Baca juga Bandar Lampung Kota Terkotor, TPA Bakung Masih Pakai Sistem Open Dumping


Komentar

Komentar

Check Also

Jelang Tahun Baru, Chandra Mal Boemi Kedaton Diskon Snack-Minuman

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Supermarket Chandra Mal Boemi Kedaton (MBK) memberikan harga spesial untuk aneka makanan ringan …