Soal Penilaian Adipura, Diky Hidayat Nilai Bandar Lampung Tak Kotor


DOSEN Fakultas MIPA Unila Diky Hidayat mengisi AJRD di Kantor duajurai.co, Jalan Dr Harun II, Perumahan Gading Jaya II Blok H Nomor 18, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, Kamis, 15/6/2017. Dicky menyampaikan materi tentang menulis sains dan teknologi sebagai etalase peradaban bangsa. | duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengamat lingkungan Diky Hidayat menilai, Kota Bandar Lampung tak selayaknya mendapat predikat kota terkotor dalam penilaian program Adipura. Dalam pandangannya, kondisi kebersihan di Kota Tapis Berseri terbilang baik.

“Kalau menurut saya, Kota Bandar Lampung enggak kotor. Dinas Kebersihan hingga unit pelaksana tugas (UPT) di kecamatan dan kelurahan telah menjaga dengan baik kebersihan kota ini,” kata Diky kepada duajurai.co via WhatsApp, Selasa, 15/1/2018.

Kendati demikian, dosen Fakultas MIPA Universitas Lampung (Unila) itu mengakui bahwa tak mengetahui secara persis parameter penilaian program Adipura. Namun, lanjutnya, penilaian sebaiknya melibatkan banyak pihak.

“Mungkin penilaian tak hanya pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Seharusnya, stakeholder terkait juga dilibatkan dalam penilaian Adipura,” ujarnya.

Menurut dia, banyak profesi yang berkaitan dengan kebersihan dan keindahan sebuah kota. Karena itu, mereka perlu terlibat dalam penilaian. Sehingga, proses menilai program Adipura tidak timpang.

Saat ini, tambah Diky, Bandar Lampung sudah lebih baik. Daerah rawan banjir berkurang. Pengelolaan sampah juga dilakukan dengan baik, walau tempat pembuangan sampah akhir di Bakung, Telukbetung Barat, perlu ditingkatkan kapasitasnya.

“Tapi, itu bukan cuma kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Seharusnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Pemerintah Pusat juga terlibat,” kata dia.

KLHK menyebut Bandar Lampung dan Manado sebagai kota terkotor untuk kategori kota besar. Sedangkan Medan, Sumatra Utara, kota terkotor untuk kategori kota metropolitan. Kota-kota tersebut mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.

Dalam melaksanakan program Adipura, Menteri LHK membentuk Dewan Pertimbangan Adipura; Tim Teknis; dan Sekretariat Adipura. Berdasar Peraturan Menteri LHK Nomor P.53/Menlh/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas pemangku kepentingan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan unsur:

  1. tokoh masyarakat
  2. tokoh internasional
  3. tokoh lingkungan
  4. pakar persampahan
  5. media massa
  6. perguruan tinggi
  7. sosial budaya
  8. tata ruang perkotaan
  9. kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga
  10. lembaga swadaya masyarakat
  11. eselon I terkait, lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal mengenai dewan pertimbangan ini tidak mengalami perubahan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.99/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018. Peraturan tersebut ihwal Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlh/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.(*)

Baca juga Bandar Lampung Raih Predikat Kota Terkotor, Ini Kriteria Penilaian Adipura

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Jelang Tahun Baru, Chandra Mal Boemi Kedaton Diskon Snack-Minuman

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Supermarket Chandra Mal Boemi Kedaton (MBK) memberikan harga spesial untuk aneka makanan ringan …