Soal Predikat Kota Terkotor, Ini Aturan Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung


SAMPAH menumpuk di belakangan Pasar Induk Tamin, Bandar Lampung, Selasa, 15/1/2019. Padahal, terdapat plang larangan buang sampah di kawasan tersebut. | Umar Robani/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Bandar Lampung mendapat predikat kota terkotor dalam penilaian program Adipura. Padahal, kota ini memiliki regulasi ihwal pengelolaan sampah. Aturan tersebut tertuang dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

“Dalam perda itu diatur tentang sanksi bagi pelanggar, yaitu masyarakat yang membuang sampah sembarangan,” kata Ismet Saleh, Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, kepada duajurai.co di kantornya, Selasa, 15/1/2019.

Dia mengatakan, meski memiliki perda, namun perlu kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Sebab, menjaga kebersihan merupakan tugas bersama, bukan hanya pemerintah. Karena itu, perlu peran semua pihak mewujudkan kebersihan lingkungan di Kota Tapis Berseri.

Dalam Perda Bandar Lampung 5/2015 terdapat beberapa sanksi. Sesuai Pasal 58 ayat (1), pelanggaran tersebut perda tersebut dikenakan sanksi berupa:

  1. Sanksi administrasi
  2. Sanksi Sosial
  3. Sanksi Pidana

Dalam ayat (2), sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

  1. Teguran/ Peringatan
  2. Penyegelan;
  3. Pencabutan/ Pembatalan Perizinan

Ayat  (3), sanksi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan tugas kebersihan di lokasi-lokasi tertentu

Ayat (4), sanksi pidana sebagaimana ayat (1):

  1. kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp2 juta bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
  2. kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp3 juta bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b;
  3. kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp5 juta bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) huruf c dan d.

Isi perda selengkapnya klik di sini.(*)

Baca juga Bandar Lampung Raih Predikat Kota Terkotor, Ini Kriteria Penilaian Adipura

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Jelang Tahun Baru, Chandra Mal Boemi Kedaton Diskon Snack-Minuman

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Supermarket Chandra Mal Boemi Kedaton (MBK) memberikan harga spesial untuk aneka makanan ringan …