Bertemu Warga Labuhan Ratu, Andi Surya: Lahan KAI Cuma 6 Meter dari Rel


ANGGOTA DPD RI Andi Surya berdialog dengan FMB Labuhan Ratu | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota DPD RI Andi Surya berdialog dengan 300-an warga dalam acara silaturahmi Forum Masyarakat Bersatu (FMB) Kecamatan Labuhan Ratu, Selasa, 15/1/2019.

Dalam pertemuan tersebut Andi Surya menerangkan, BUMN PT KAI sebagai operator KA dapat memiliki lahan lebih dari 6 meter jika bisa menunjukkan dokumen alas hak. Dokumen dimaksud dalam bentuk sertifikat hak milik, hak guna usaha atau hak pengelolaan lahan sesuai sistem hukum agraria RI.

“Namun kita ketahui, PT KAI hanya memegang salinan peta Belanda yang disebut grondkaart karena aslinya masih dipegang Ratu Belanda. Padahal menurut ahli hukum agraria, grondkaart bukan merupakan dokumen kepemilikan, apalagi hanya berupa salinan,” tegas Andi Surya seperti tertuang dalam rilis yang diterima duajurai.co.

Ketua FMB Kecamatan Labuhan Ratu Joko Purwanto menyatakan, sosialisasi UU Kereta Api 23/2018 dan PPKA 56/2009 oleh Andi Surya dilakukan agar warga bantaran rel KA yang 90% masyarakat menengah bawah memahami kedudukan hukum dari lahan tersebut.

“Saya berharap dengan sosialisasi ini warga memahami hak-hak agrarianya dan dapat mengurus sertifikat di Kantor BPN,” katanya.

Windra, tokoh masyarakat yang tinggal di bantaran rel KA Labuhan Ratu mengharapkan agar ada solusi bagi warga yang ingin menyertifikasi lahannya.

Alhamdulillah, lahan milik saya sudah tidak lagi bayar sewa dan diukur-ukur PT KAI. Saya minta warga masyarakat tidak kecut menyuarakan hak kita sesuai undang-undang,” sebutnya.

Menanggapi pernyataan Windra, Andi Surya menyebutkan, sesuai UU Pokok Agraria Nomor 5/1960, warga masyarakat yang telah lebih 20 tahun menempati lahan bantaran rel KA dengan bukti-bukti tertentu, bisa diajukan permohonan sertifikasi melalui Kantor BPN.

“Oleh karenanya, PT KAI harus diberi pengertian karena dengan alasan grondkaart dan sejarahnya tidak kontekstual lagi dengan perkembangan zaman merdeka ini. Jika tetap memaksakan berkehendak itu artinya tidak mengakui UUPA, UUKA, dan PPKA sebagai hukum positif RI,” urai Andi.

Selayaknya BUMN, lanjut Andi Surya, KAI memahami, UUPA tidak memuat hak grondkaart. Grondkaart tidak pernah didaftarkan dalam masa konversi hak-hak barat secara nasional hingga 1980, sehingga menurut ahli-ahli hukum agraria menjadi batal demi hukum, apalagi grondkaart belum ditemukan aslinya.

“UUKA dan PPKA membatasi pemilikan lahan KA paling sedikit 6 meter kiri kanan rel saja. Jika KAI ingin lebih dari itu bisa negosiasi dengan warga bantaran rel KA dengan ganti rugi yang wajar sesuai PP 62/2018 tentang Proyek Pembangunan yang Berdampak Sosial,” urainya.

“Dengan demikian, berdasar alasan-alasan tersebut warga bantaran rel KA yang menemukan patok-patok lahan PT KAI yang tidak memenuhi UUKA dan PPKA dapat dikembalikan kepada posisi yang sebenarnya yaitu 6 meter kiri kanan rel KA,” tutup Andi Surya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Jelang Tahun Baru, Chandra Mal Boemi Kedaton Diskon Snack-Minuman

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Supermarket Chandra Mal Boemi Kedaton (MBK) memberikan harga spesial untuk aneka makanan ringan …