Spanduk Penolakan Lahan Jadi Aset Pemprov Bertebaran di Way Dadi


SPANDUK penolakan lahan menjadi aset Pemprov Lampung bertebaran di Kelurahan Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, Jumat, 11/1/2019. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Spanduk bertuliskan penolakan lahan menjadi aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tampak bertebaran di Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Jumat, 11/1/2019. Banner itu terpasang di tiga kelurahan, yaitu Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya.

Pantauan duajurai.co, spanduk tampak menempel di tepi jalan, pagar, maupun tembok rumah warga setempat. Ada juga yang terpasang di pintu rumah warga. Jarak antara satu banner dengan banner lainnya sekitar 4-5 rumah. Terutama di ujung (muka) gang, selalu terpasang satu banner.

Banner berwarna merah cerah dengan tulisan kuning itu bertuliskan, “Kami warga tiga kelurahan (Way Dadi, Way Dadi baru, Korpri  Jaya) menolak keras!!! tanah kami dijadikan sumber PAD tahun 2019 oleh Gubernur Lampung”.

Tertulis pula disebagian spanduk lainnya kalimat, “Pemprov nyaplok tanah hak rakyat dan dijual sama rakyat”. Tertanda Pokmas ST-2.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tetap melelang tanah Way. Sebab, tanah seluas 89 hektare tersebut merupakan lahan negara. Pelepasan lahan Way Dadi berdasar Surat Keputusan (SK) DPRD Nomor 27/DPRD.LPG/13.01/2015, tertanggal 19 November 2015. SK itu mengenai Persetujuan atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemprov Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Raya.(*)

Baca Pemprov Lampung Tetap Lelang Tanah Way Dadi

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Diskusi AJI, Oyos Saroso: Mestinya Wartawan Edukasi Masyarakat Tak Sebar Konten Negatif

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Selain menjaga media agar selalu menaati etika jurnalistik, seorang wartawan mesti bisa memberikan …