Pasang Spanduk Penolakan Lahan, Warga Way Dadi: Sampai Tetes Darah Terakhir Kami Tak Mundur


HERRY Runting (topi hitam) bersama warga Way Dadi berdiri dekat spanduk penolakan lahan menjadi aset Pemprov Lampung, Jumat, 11/1/2019. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Warga di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, memasang spanduk penolakan lahan. Mereka menolak lahan yang ditempati menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Herry Runting, Ketua RT 07/LK 1, Way Dadi Baru, mengatakan, pihaknya tidak akan mencopot spanduk tersebut hingga pemprov tak lagi mengusik lahan yang mereka tempati. Pihaknya merasa khawatir terjadi gejolak bila pemerintah setempat tetap melepaskan lahan tersebut.

“Sampai kapan pun, sampai tetes darah terakhir, warga tak akan mundur. Kami tidak akan setuju jika lahan yang puluhan tahun kami tempati ini dijadikan sumber PAD Pemprov Lampung,” kata Herry kepada duajurai.co di kediamannya, Jumat, 11/1/2019.

Warga yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Sadar dan Tertib Tanah (Pokmas ST2) itu menilai, Pemprov Lampung terkesan sepihak dalam mengambil keputusan. Pasalnya, pemprov tidak melibatkan masyarakat setempat. Tiba-tiba pemprov menentukan besaran nominal yang harus dibayar masyarakat jika ingin tetap menempati lahan.

“Nilainya kalau tak salah kisaran Rp500 ribu per meter. Padahal, belum pernah masyarakat ditemui, dipanggil, atau diajak duduk bareng,” ujarnya.

Apapun bentuknya, lanjut Herry, masyarakat tak akan pernah mau membayar. Masyarakat mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979. Kemudian, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor BTU 350/3-80, tertanggal 26 Maret 1980, dan SK Mendagri Nomor 224/DJA/1982, tertanggal 30 November 1982.

“Sebelumnya, kami tak pernah merasa ada permasalahan dengan lahan. Tiba-tiba pemprov mengatakan sudah koordinasi dengan masyarakat dan disampaikan bahwa masyarakat setuju membayar sekitar Rp500 ribu per meter. Tak mungkinlah kami mau bayar segitu,” kata dia.

“Kami berharap, Pemprov Lampung memikirkan nasib warga. Ada lebih dari 5.000 kepala keluarga di tiga kelurahan yang mendiami lahan seluas 89 hektare yang dipermasalahkan pemprov,” ujarnya.

Herry menambahkan, pihaknya telah menghadiri rapat dengar pendapat di DPD RI, Senayan, Jakarta, 17 Desember lalu. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Pemprov Lampung.

“Alhamdulillah, instruksi dari DPD untuk sementara ini persoalan lahan Way Dadi diminta berhenti dahulu. Tim yang dibentuk pemprov dibubarkan dahulu karena persoalan ini akan ditangani DPD,” kata dia.(*)

Baca juga Spanduk Penolakan Lahan Jadi Aset Pemprov Bertebaran di Way Dadi

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

PT Semen Baturaja Siap Bersinergi-Dukung Pembangunan Infrastruktur Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – PT Semen Baturaja (Persero) Tbk siap bersinergi dan mendukung pembangunan infrastruktur …