Ditolak Warga, Pemprov Lampung Tetap Lepaskan HPL Way Dadi


PENJABAT Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi Lampung tetap melaksanakan pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Way Dadi kendati ditolak warga setempat. Pelepasan HPL guna memberikan kesempatan kepada masyarakat terkait legalitas lahan yang selama ini mereka tempati.

“Pelepasan sudah disetujui DPRD Lampung dua tahun lalu. Artinya, legal standing sudah ada. Nah, untuk melepas ini, maka kami lakukan penilaian harganya melalui tim appraisal,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Hamartoni Ahadis di kompleks Pemprov setempat, Jumat, 11/1/2019.

Dia mengatakan, yang bisa membatalkan pelepasan HPL adalah pengadilan. Karena itu, untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat, pihaknya telah membentuk tim yang akan melakukan sosialisasi. Hal tersebut tetap dilakukan meski masyarakat Way Dadi menolak.

“Silakan menolak. Itu kan hak mereka untuk menolak. Tapi, kami juga punya hak untuk nenyatakan bahwa ini adalah haknya pemerintah, dan bagi mereka yang menggunakan itu harus ada kepastian hukum,” ujarnya.

Warga di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, memasang spanduk penolakan lahan. Mereka menolak lahan yang ditempati menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Lampung. Warga tidak akan mencopot spanduk tersebut sampai pemprov membatalkan pelepasan HPL.(*)

Baca Pasang Spanduk Penolakan Lahan, Warga Way Dadi: Sampai Tetes Darah Terakhir Kami Tak Mundur

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Rekonstruksi-Rehabilitasi, Pemkab Lampung Selatan Percepat Penanganan Pascatsunami

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi inventarisasi rekonstruksi pascabencana …