Jelang Pilpres, Bravo 5 Lampung Minta Hukum Berat Penyebar Hoax


KETUA BPH Bravo 5 Lampung Andi Desfiandi diwawancarai wartawan saat pembentukan Relawan Siger Ber1 di sekretariat GK Jokowi, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 49, Enggal, Bandar Lampung, Selasa, 13/11/2018. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Bravo 5 Lampung meminta penegak hukum segera memproses penyebar hoax (kabar bohong). Tujuannya, agar tidak menimbulkan kegaduhan menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).

“Kami mengecam dan meminta aparat hukum untuk menghukum berat para pembuat dan penyebar hoax,” kata Ketua Bravo 5 Lampung Andi Desfiandi melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co, Jumat, 4/1/2019.

Mantan Rektor Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya itu berpendapat, konten hoax yang tersebar di dunia maya cenderung berbentuk ujaran kebencian. Ujaran dimaksud meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, dan menghasut.

“Jadi, hoax ini harus ada yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi yang merasa dirugikan. Kalau enggak ada, ya cenderung gosip di dunia maya. Perlu ada objek dan subjek dari hoax,” ujarnya.

Menurut Bidang Hukum Bravo 5 Lampung Resmen Kadafi, mereka yang menyebarkan hoax melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara)”.

“Berita-berita itu (hoax) menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Sanksinya, hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Dugaan Jual Beli Jabatan Seleksi KPU, Ini Kata Esti Nur Soal Rekaman Video

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota KPU Provinsi Lampung Esti Nur Fathonah membantah dugaan jual beli …