Way Muli Rawan Longsor, Pemkab Lamsel Usulkan Desa Kedaton untuk Hunian Tetap Korban Tsunami


SUASANA rakor di Rumdin Bupati Lamsel, Kamis, 3/1/2019 | diskominfio lamsel

KALIANDA, duajurai.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) bersama stake holder terkait menggelar rapat koordinasi (rakor) calon lokasi hunian tetap korban bencana tsunami Selat Sunda di Lamsel, Kamis, 3/1/2019.

Rapat menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden RI Joko Widodo, pada 2 Januari lalu ke sejumlah lokasi terdampak tsunami di Lamsel.

Rapat yang digelar di Rumah Dinas Bupati Lamsel, dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nanang Ermanto, Sekretaris Daerah Fredy SM, Kepala BBWS Mesuji Sekampung selaku Kepala Satgas Bencana Tsunami Provinsi Lampung, Direktur Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, dan perwakilan BNPB pusat.

Dari hasil rapat, Pemkab Lamsel mengusulkan lokasi hunian tetap di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda. Rencananya, di lahan seluas 6 hektare milik Pemkab Lamsel itu, akan dibangun rumah-rumah warga yang terdampak tsunami Selat Sunda.

Plt Bupati Nanang Ermanto mengatakan, pemindahan lokasi hunian tetap bukan tanpa alasan. Pasalnya, berdasarkan hasil survei tim di lapangan, lokasi hunian tetap yang sebelumnya diusulkan di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, kondisinya cukup curam dengan perbedaan ketinggian hingga 24 meter.

Selain itu, setelah memperhatikan kondisi lahan tersebut diperlukan pematangan lahan dengan cost yang cukup tinggi.

“Kalau dibangun di tempat yang sama, itu sama saja kita merencanakan pembunuhan. Makanya kita cari lokasi yang aman, karena bencana ini tidak bisa kita duga,” ujar Nanang seperti tertuang dalam rilis yang diterima duajurai.co.

Lebih lanjut Nanang mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2031 pasal 29 ayat 4 tentang Kawasan Rawan Bencana, Kecamatan Rajabasa masuk ke dalam Kawasan Rawan Longsor.

“Saya minta Pak Camat dan Kepala Desa, ini (perda) disosialisasikan ke masyarakat yang terkena dampak tsunami. Kasih penjelasan, jangan sampai terjadi permasalahan. Nanti Bappeda juga pasang baner-baner sosialisasi,” imbuh Nanang.

Hadir juga dalam rakor sejumlah pejabat Lamsel antara lain Kepala Dinas PU, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala BPBD. Selain itu, koordinator Satker Cipta Karya Provinsi Lampung, Kepala Satker SNVT Perumahan Provinsi Lampung, Kepala Satker PBL Provinsi Lampung, Camat Rajabasa, serta Kepala Desa Way Muli.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Wagub Nunik Lepas Tim Sepakbola Lampung U-14 Ikuti Kejurnas Piala Menpora

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim melepas Tim Sepakbola Lampung U-14 untuk …