OPINI IB ILHAM MALIK: Potret Buram Angkutan Umum Bandar Lampung dan Komitmen Pemerintah


GRAFIS JOE CHANIAGO/DUAJURAI.co
IB Ilham Malik | Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Lampung – Anggota World Society for Transportation and Land Use Research (WSTLUR).

TERHENTINYA pelayanan angkutan umum perkotaan yang dilayani oleh Bus Trans Lampung (provinsi) dan BRT Trans Bandar Lampung (kota) menimbulkan pesimisme tentang pengembangan angkutan umum di area aglomerasi Bandar Lampung. Padahal, fakta menunjukkan bahwa jumlah perjalanan orang semakin meningkat setiap tahun.

Studi yang dilakukan oleh MTI Wilayah Lampung pada 2012 lalu menunjukkan bahwa ada 1,5 juta perjalanan terjadi dalam wilayah Bandar Lampung. Itu artinya, ada potensi 1,5 juta penumpang per hari yang bisa ditarik oleh operator angkutan umum dan pemerintah.

Karenanya, perjalanan itu dapat dilayani oleh angkutan umum. Bukan oleh kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor.

Memang, kalau kita lihat angka mode share perjalanan, bisa dikatakan bahwa pengguna angkutan umum masih sangat rendah. Bahkan angkanya di bawah 2% dari total perjalanan.

Ini menunjukkan bahwa angkutan umum menjadi wajib dikembangkan dan atau dibangun oleh pemerintah dan kalangan swasta dengan berbagai skema. Angkutan umum adalah PR besar yang menunggu penyelesaiannya oleh pemerintah daerah setempat.

Pertanyaannya sekarang adalah ketika pemerintah sudah membangun angkutan umum dengan model swasta murni (BRT TBL) ataupun skema subsidi (BTL Lampung), mengapa keduanya juga tidak mampu menjalankan tugas melayani masyarakat dalam penggunaan angkutan umum?

Keduanya punya alasan yang sama: keterbatasan dana operasional sehingga pengembangan angkutan umum tidak bisa optimal. Karena itu dibutuhkan yang namanya subsidi. Seperti yang sudah dilakukan di berbagai kota lain di mana angkutan umum hanya bisa beroperasi ketika ada pembiayaan yang cukup besar dari dana publik (APBD dan APBN).

Apakah benar begitu? Ada banyak hal yang membuat saya bisa mengatakan bahwa tidaklah benar hanya begitu caranya. Tetapi, tidak juga bisa saya buka secara gamblang persoalan internal yang terjadi di kedua perusahaan ini (TBL dan BTL) yang membuat mereka mengalami kegagalan dalam mengoperasikan angkutan umum di kota kita (aglomerasi Bandar Lampung).

Membangun angkutan umum memang tidak sesederhana pengembangan jaringan jalan. Jaringan jalan, ketika dibangun, maka sudah bisa dioperasikan dan selesai sudah tugas pemerintah. Tinggal nanti tahapan perawatannya.

Pembangunan sistem angkutan umum massal tidak demikian. Dibutuhkan tahapan-tahapan dan prosedur monitoring dan evaluasi (monev) yang ketat, matang dan detail. Hal ini yang tidak terjadi di pengembangan angkutan umum di tempat kita.

Ketika BRT Trans Bandar Lampung dioperasikan, tidak ada upaya pendampingan dan monev ketat dijalankan oleh pemerintah (Dishub, PU, dan Bappeda). Akibatnya, ketika sudah berjalan dan antusiasme warga muncul, terjadi persoalan internal kelembagaan yang membawa begitu banyak konsekuensi.

Begitu juga dengan Bus Trans Lampung yang dikelola Pemerintah Provinsi Lampung bersama BUMD. Moda ini mengalami persoalan ketika ekspansi besar dilakukan tanpa ada analisa rute, penumpang dan tarif secara prudent.

Harus diingat bahwa jumlah penumpang sesungguhnya meningkat pesat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi. Akibat tidak mampu dilayani oelh angkutan umum, maka masyarakat akhirnya menggunakaan sepeda motor dan mobil sebagai alat perjalanan.

Pelayanan yang paling tampak adalah di rute yang ternyata dianggap tidak sesuai dengan arah perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain. Jika arah perjalanan warga dengan rute relatif sama, maka ada pilihan bagi warga antara menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Dengan setting tertentu, warga akan tergerak menggunakan angkutan umum.

Di seluruh dunia tidak ada pengembangan angkutan umum yang instan. Ketika bus disediakan, halte disediakan, lalu langsung dioperasikan, dan sukses. Tidak ada yang begitu.

Rata-rata pengembangan angkutan umum di berbagai negara paling cepat 10 tahun persiapan pengelolaan secara profesional. Tidak ada yang langsung jadi.

Kita pun harus demikian. Pengembangan angkutan umum harus dilakukan secara bertahap, sabar, detail, dan pada akhirnya nanti kita akan memiliki angkutan umum yang andal.

Masalahnya, apakah pemerintah memiliki kesabaran dan komitmen sekuat itu? Hanya peraturan daerah yang dapat membuat pemerintah konsisten.

Karena itu, setelah ada kajian teknis pengembangan angkutan umum, dokumen tersebut harus segera dijadikan peraturan daerah sehingga mengikat pemerintah dan jajarannya untuk secara konsisten membangun sistem angkutan umum massal.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Outlook Perekonomian Indonesia 2019

Dr H Andi Desfiandi MA | Ketua Bravo 5 Lampung, Ketua Yayasan Alfian Husin MENJELANG …