Soal Koperasi TKBM Panjang, LBH Bandar Lampung Pertanyakan Peran Pengawas


DIREKTUR LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan menyampaikan sambutan pada sertijab direktur di Kantor LBH setempat, Senin, 10/12/2018. | Rudi Virgo/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mempertanyakan peran pengawas terkait Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang. Oknum pengurus koperasi diduga melakukan kecurangan terkait dana pembangunan rumah untuk anggota koperasi yang jumlahnya ditaksir mencapai Rp4,9 miliar.

“Berdasar Pasal 39 UU Perkoperasian, pengawas memiliki tugas dan kewenagan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pertanyaannya, apakah pengawasan telah dilakukan, atau justru pengawas menjadi bagian dari fraud (kecurangan) yang terjadi,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co, Sabtu, 22/12/2018.

Menurutnya, pengurus koperasi saat ini mesti tetap memberikan hak-hak anggota yang telah dipotong penghasilannya guna peruntukan rumah mereka. Sedangkan pengurus yang terbukti melakukan kecurangan harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya dalam lapangan hukum pidana, tapi juga pengembalian dana yang diduga disimpangkan. Sebab, dalam hukum keperdataan terdapat ketentuan bahwa harta si berutang menjadi jaminan terhadap kewajibannya.

“Ini yang harus dilakukan penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujar pengajar Fakultas Hukum Universitas Malahayati itu.

Chandra menambahkan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah setempat sebagai bagian dari pengawas kegiatan koperasi. Artinya, ada permasalahan serius terhadap pengawasan yang tidak maksimal oleh pemerintah. Terlebih, jika koperasi tersebut menjalankan usaha simpan pinjam, maka menjadi objek yang harus diperhatikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Jangan sampai sebagai bentuk badan usaha yang mencerminkan usaha kerakyatan justru koperasi menjadi bancakan oleh pengurus yang tidak beritikad baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kuasa rapat anggota. (Hal itu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perkoperasian,” kata dia.(*)

Baca juga Dialog, Andi Surya Janji Pertemukan Buruh Pelabuhan Panjang dengan Kemnaker


Komentar

Komentar

Check Also

Zainudin Hasan Dihukum 12 Tahun Penjara-Uang Pengganti Rp66,7 Miliar

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Majelis hakim PengadilanTipikor Tanjungkarang menghukum Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan …