Sidang Korupsi PU-PR Lamsel: Zainudin Hasan Didakwa Terima Fee Rp72,7 Miliar


BUPATI Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan korupsi proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan. Sidang berlangsung di PN Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Senin, 17/12/2018. | Rudi Virgo/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan didakwa menerima fee dari sejumlah proyek infrastruktur sebanyak Rp72,7 miliar. Dia menerima komisi tersebut secara bertahap dalam kurun waktu 2016-2018.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana Zainudin di Ruang Bagir Manan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Tanjungkarang, Bandar Lampung, Senin, 17/12/2018. Sidang dimaksud terkait perkara dugaan korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Lamsel.

“Bahwa dalam kurun waktu 2016-2018, terdakwa sebagai bupati telah menerima uang sejumlah Rp72,7 miliar. Uang itu berasal dari fee sejumlah proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan. Terdakwa memperoleh uang tersebut dari beberapa rekanan,” kata Wawan Yunarwan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), saat membacakan dakwaan.

Menurut Wawan, adik Ketua MPR Zulkifli Hasan itu menerima setoran fee proyek dari sejumlah rekanan melalui orang-orang kepercayaannya. Mereka antara lain Syahroni (waktu itu Kasubbag Keuangan Dinas PU-PR Lamsel), Agus Bhakti Nugroho (anggota DPRD Lampung nonaktif), Kadis PU-PR Lamsel nonaktif Anjar Asmara, Ahmad Bastian, dan Rusman Efendi.

“Pada 2016, dari Syahroni sebesar Rp26 miliar dan Ahmad Bastian Rp9,6 miliar. Pada 2017, (terdakwa) menerima dari Syahroni Rp23,6 miliar dan Rusman Efendi Rp5 miliar. Pada 2018, terdakwa menerima fee proyek dari Anjar Asmara sebesar Rp8,4 miliar,” ujarnya.(*)

Baca juga Sidang Korupsi PU-PR Lamsel: Zainudin Hasan Diadili, 4 Perempuan Ini Menangis

Laporan Rudi Virgo


Komentar

Komentar

Check Also

11 Ketua PN di Lampung Teken Pakta Integritas-Perjanjian Kinerja 2019

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak 11 ketua pengadilan negeri (PN) di wilayah Pengadilan Tinggi (PT) …