Sidang Korupsi PU-PR Lamsel: Agus BN Didakwa Terima Fee Proyek Rp26 Miliar


AGUS Bhakti Nugroho menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Lamsel di PN Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 13/12/2018. | Rudi Virgo/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota DPRD Lampung nonaktif Agus Bhakti Nugroho (BN) menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Lampung Selatan (Lamsel). Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mendakwa Agus menerima setoran dari para rekanan sebagai komitmen fee proyek.

“Sebelum proses lelang proyek, terdakwa menerima uang setoran dari para rekanan melalui Syahroni (waktu itu Kasubbag Keuangan Dinas PU-PR Lamsel) sebagai komitmen fee,” kata Ali saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis, 13/12/2018.

Dia memerinci, Dinas Bina Marga dengan anggaran proyek sebesar Rp135,5 miliar disetor Rp18,3 miliar; PT Cipta Karya Rp34 miliar nilai setor Rp4,6 miliar; dan Dinas Pengairan Rp23,3miliar nilai setor Rp3,1 miliar. Jumlah keseluruhan sebesar Rp193,1 miliar dengan nilai setor Rp26 miliar.

Selain itu, tambah Ali, Agus juga menerima fee dari Ahmad Bastian, salah satu rekanan. Fee tersebut atas perencanaan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) di lingkungan Dinas PU-PR Lampung Selatan.

“Terdakwa menerima uang sebagai komitmen fee sebesar Rp9,6 miliar dari Ahmad Bastian. Fee itu diberikan secara bertahap di sejumlah tempat, antara lain depan SPBU Antasari, BNI Kartini, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, dan di jalan sekitar Kota Bandar Lampung,” ujarnya.(*)

Baca juga Sidang Korupsi PU-PR Lamsel: Dipeluk Barita Uli Siregar, Agus BN Spontan Terisak

Laporan Rudi Virgo


Komentar

Komentar

Check Also

11 Ketua PN di Lampung Teken Pakta Integritas-Perjanjian Kinerja 2019

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak 11 ketua pengadilan negeri (PN) di wilayah Pengadilan Tinggi (PT) …