Dana Talangan untuk BPJS Cair, Masyarakat Lampung Diminta Tak Cemaskan Pelayanan


KEPALA BPJS Kesehatan Bandar Lampung dr Johana diwawancarai jurnalis usai diskusi bersama media massa di Restoran Rumah Kayu, Bandar Lampung, Kamis, 13/12/2018. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana talangan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp5,2 triliun pada Desember 2018. Untuk itu, masyarakat Lampung diminta tak mencemaskan isu defisit anggaran maupun tunggakan di rumah sakit yang dikkawatirkan memengaruhi pelayanan.

“Masyarakat tak perlu khawatir. Pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes) harus tetap standar. Ini masalah dapur BPJS. Soal belum dibayar itu urusan BPJS dengan rumah sakit. Kebijakan pemerintah tidak menaikkan iuran, tapi memutuskan untuk menalangi menggunakan dana talangan yang cair, bulan ini. Sehingga, utang BPJS kepada fakses pasti akan dibayar,” kata Edi Wiyono, Kepala Bidang Kepesertaan dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Bandar Lampung, saat diskusi bersama media massa di Restoran Rumah Kayu, Way Halim, Bandar Lampung, Kamis, 13/12/2018.

Dia berharap, persoalan tersebut tidak dikaitkan dengan pelayanan di faskes. Sebab, pihaknya tetap berkoordinasi dengan mitra agar memberikan pelayanan terbaik untuk peserta. Layanan tetap berjalan sekalipun BPJS Kesehatan menunggak pembayaran.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Bandar Lampung dr Johana, penunggakan iuran tersebut diluar kendali BPJS. Sebab, banyak faktor penyebab terjadinya defisit anggaran, antara lain banyak peserta yang menunggak pembayaran.

“Kami sedang mempelajari faktor-faktor itu untuk mendapatkan solusi. Salah satunya, kami mesti mencarikan solusi bagi peserta yang menunggak iuran. Sebab, dia merupakan pekerja yang menerima upah secara berkala. Kemudian, ihwal peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mesti tepat sasaran, dan lain-lain,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Johana, akan ada perbaikan regulasi mengenai aturan BPJS agar lebih tepat. Pihaknya yakin bahwa pemerintah juga tak mau memberatkan masyarakat ihwal besaran iuran yang harus dibayarkan. Khususnya segmen PBI, itu mesti tepat sasaran.

“Setiap bulan, kami menerima data-data terbaru. Mudah-mudahan bisa memperbaiki data saat ini. Sehingga, nantinya peserta BPJS segmen PBI benar-benar yang layak mendapatkannya,” kata dia.(*)

Baca juga Hingga November 2018, Kepesertaan BPJS Kesehatan di Lampung Baru 61,68%

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Lomba Kesrak PKK KB, Winarni Optimis Desa Way Sari Lamsel Jadi yang Terbaik

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Tim verifikasi lapangan dari PKK Pusat dan Kementerian Kesehatan melakukan penilaian terhadap …