Catatan Akhir Tahun LBH, Konflik Pertanahan di Bandar Lampung Paling Tinggi


DIREKTUR LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan menyampaikan catatan akhir tahun, Senin, 10/12/2018. | Hendry Sihaloho/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Provinsi Lampung masih diwarnai dengan konflik agraria sepanjang 2018. Berdasar data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, konflik pertanahan terjadi di beberapa kabupaten/kota, salah satunya Bandar Lampung.

Adapun sebaran daerah konflik agraria yang ditangani LBH Bandar Lampung, yaitu Kabupaten Tulangbawang sebesar 25%, Kabupaten Pesawaran 6%, Kota Bandar Lampung 44%, dan Kabupaten Lampung Selatan sekitar 12%. Dengan demikian, konflik pertanahan tertinggi di Bandar Lampung.

“Persoalan ini sebagai ancaman keselamatan pangan dan tanah dengan adanya ekspansi industri kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Hal tersebut semakin meminggirkan kedaulatan hak atas tanah petani dan kedaulatan sumber daya alam (SDA) secara luas,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan saat menyampaikan catatan akhir tahun di Kantor LBH setempat, Senin, 10/12/2018.

Sementara, tipologi konflik pertanahan di Provinsi Lampung terbagi dalam beberapa bagian. Perinciannya, pribadi sebesar 28%, kebijakan pemerintah 36%, dan perusahaan sekitar 36%. Berdasar data tersebut, kebijakan pemerintah turut berkontribusi dalam konflik agraria.(*)

Baca juga Sepanjang 2018, LBH Bandar Lampung Tangani 21 Kasus


Komentar

Komentar

Check Also

Polresta Bandar Lampung: Tak Ada Korban Jiwa dalam Tabrakan Datsun-Pajero

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Polresta Bandar Lampung menyatakan, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan lalu …