Andi Surya: HPL Way Dadi dan Way Lunik Bandar Lampung Bisa Dicabut


ANDI Surya bertemu dengan tokoh masyarakat, Minggu, 4/12/2018 | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota DPD RI asal Lampung Andi Surya mengatakan, dari perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5/1960 hak pengelolaan lahan (HPL) cenderung lemah. Sebabnya, UU dimaksud hanya mengatur secara jelas tentang hak eigendom, erpacht, gebruik recht dan opstal yang merefleksikan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

“Namun tidak dinormakan adanya hak pengelolaan lahan. Karena itu dari kacamata undang-undang, HPL cenderung lemah,” jelas Andi Surya dalam silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat tempat tinggalnya, Minggu, 9/12/2018, seperti tertuang dalam rilis yang diterima duajurai.co, Senin, 10/12/2018.

Andi meneruskan, sebelum terbitnya UUPA memang terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 8/1953 tentang penguasaan tanah negara dan dilanjutkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9/1965 yang mengatur konversi tanah negara di mana di dalamnya terdapat pengertian hak-hak pengelolaan lahan.

Meski demikian, PP dan permen tersebut tidak memiliki sandaran kuat terhadap UU sehingga masih bisa diperdebatkan kekuatan mengaturnya. “Pasalnya, UUPA tidak mengatur secara spesifik konsep HPL,” lanjutnya.

Menurut Andi, pada persoalan HPL Way Dadi dan Way Lunik Panjang, dari sisi kronologis bisa dikatakan bermasalah. Munculnya kedua HPL ini diduga mengabaikan verifikasi lapangan.

“Sebagian besar lahan tersebut jauh sebelumnya telah ditempati dan dikuasai masyarakat maupun penggarap. Salah satu syarat terbitnya HPL status lahan harus bersih dari potensi penguasaan pihak lain,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam PP 8/1953, Bab II Pasal 8, ayat (1, 2 , 3) disebutkan, jika badan negara atau jawatan yang mengelola tanah negara ternyata keliru atau tidak tepat lagi, serta luas penguasaannya ternyata melebihi keperluan dan lahan tersebut tidak dipelihara sebagaimana mestinya, maka wajib dikembalikan kepada Negara.

“Sebagai contoh, baru-baru ini atas desakan DPD RI dan DPR RI, BPN menerbitkan surat nomor 571/37.3-800/IX/2018. Poin tiga surat tersebut menyatakan HPL nomor 1/Way Lunik Panjang dibatalkan kemudian diproses ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Intinya, HPL bisa direvisi bahkan dicabut,” tutup Andi.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Polresta Bandar Lampung: Tak Ada Korban Jiwa dalam Tabrakan Datsun-Pajero

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Polresta Bandar Lampung menyatakan, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan lalu …