Pemprov Lampung Dorong Pengadaan Barang-Jasa Manfaatkan Teknologi Informasi


PJ Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis (tengah) saat entry meeting modernisasi pengadaan, Senin, 26/11/2018. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Perkembangan teknologi informasi yang makin maju menuntut perumusan kembali aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam aturan ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah didorong untuk memberikan value for money terhadap hasil pengadaan barang dan jasa dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolok ukur efektivitas pengadaan.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Hamartoni Ahadis pada entry meeting modernisasi pengadaan oleh mentor dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Sekprov Lampung, kompleks Kantor Gubernur, Senin, 26/11/2018.

Hamartoni mengatakan, perubahan pola bisnis dan aktivitas pasar juga membawa perubahan terhadap kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola dan unit pengelola pengadaan. SDM dituntut tebih profesional dan memiliki kompetensi khusus dan teknis dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

“Perubahan di lingkup SDM tersebut ditandai dengan penggabungan unit yang menangani pemilihan penyedia barang dan jasa (ULP) dengan unit yang menangani sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) ke dalam wadah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ),” kata dia.

Pembentukan UKPBJ juga dimaksudkan sebagai pusat unggulan pengadaan di masing-masing instansi kementerian, lembaga, dan lembaga pemda (procurement center of excellent). Pergeseran peran UKPBJ dari yang sebelumnya patuh terhadap aturan menjadi fokus pada pemangku kepentingan (customer) pengadaan barang/jasa. Cirinya, berkontribusi pada pencapaian target program organisasi, bersifat proaktif dengan perencanaan strategis, memantau fungsi pengadaan secara keseluruhan, beriorientasi pada hasil, membutuhkan keterampilan teknis, manajerial dan kepemimpinan.

“Tujuannya, membangun kapabilitas organisasi pengadaan. Adapun karakter yang dibangun untuk UKPBJ adalah strategis, kolaboratif, orientasi kinerja, proaktif, perbaikan berkelanjutan (se-koper),” ujarnya.

Menurut mentor LKPP Maryono, dalam memodernisasi pengadaan, LKPP melakukan mentoring guna meningkatkan kapasitas ke UKPBJ di Lampung.  Hal tersebut terkait dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Aturan itu menyebutkan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah harus ditingkatkan menjadi UKPBJ.

“Dahulu, fungsi ULP hanya sebatas layanan pengadaan. Sekarang, memiliki beberapa fungsi tambahan, yaitu LPSE, pengembangan SDM, pembinaaan, dan konsultasi ketika menjadi UKBJ,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

HUT ke-7, Emersia Lampung Beri Beasiswa kepada Warga Sekitar Hotel

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Hotel Emersia Lampung mengadakan kegiatan corporate social responsibility (CSR) dalam rangka hari ulang …