OPINI AS DAVID FARANTO: Potensi Investasi dan Mimpi Lampung Terang Benderang (1)


AHMAD SALEH DAVID FARANTO | Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

KABAR gembira untuk masyarakat Lampung. Kurang lebih dua bulan lalu atau September 2018, Gubernur M Ridho Ficardo atas nama Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan sebagai Provinsi Potensial Investasi Terbaik se-Indonesia kategori perak, sama dengan DKI Jakarta yang juga meraih penghargaan serupa.

Penghargaan ini cukup membanggakan mengingat semenjak otonomi daerah peluang dan persaingan antardaerah untuk menarik investor makin ketat dan terbuka, baik pada skala regional, nasional, bahkan internasional.

Mungkin masih banyak yang ingat, pada malam hari, 17 Maret 2016, mulai pukul 19 WIB, sejumlah elemen masyarakat di Lampung berkumpul di Tugu Adipura. Mereka hendak menyampaikan petisi kepada PT PLN (Persero) Distribusi Lampung terkait kerapnya terjadi pemadaman listrik.

Aksi tersebut juga mengimbau pihak-pihak tertentu untuk mendukung upaya PLN mengatasi krisis listrik di Lampung. Petisi itu mengambil tema Gerakan Untuk LAmpungKU TErang BenderANG atau disingkat GULAKU TEBANG.

Esok harinya, 18 Maret 2016, pihak PLN bersama PT. Sugar Group Company (SGC) menyampaikan kondisi terkait pembangunan transmisi/jaringan baru untuk mengatasi krisis listrik di Lampung kepada beberapa elemen masyarakat yang membuat petisi, termasuk kepada Ombudsman Lampung.

Saat itu, dari pihak PLN hadir General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Lampung M Irwansyah Putra. Dia antara lain mengatakan, bahwa dalam pembangunan transmisi Sumatera Selatan-Lampung ada tiga kepentingan yang menjadi pertimbangan.

Tiga kepentingan tersebut ialah pangan, energy, dan udara. Ketiganya harus dipertimbangkan sehingga pembangunan transmisi masih belum bisa dimulai.

Masalah pangan dimaksud adalah tidak diizinkannya pembangunan menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET di dalam areal perkebunan oleh pihak perusahaan dengan alasan keamanan jiwa pekerja di sana. Untuk menyelamatkan kepentingan pangan itu, akhirnya sempat dibuat kesepakatan untuk membangun menara dengan rute mengelilingi areal perkebunan.

Namun, setelah disepakati, ternyata saat dilakukan cek fisik lagi, pemasangan menara pada rute tersebut tidak bisa dilaksanakan karena melewati landasan udara TNI AU. Di sini muncul masalah kepentingan udara. Sebab, adanya menara SUTET akan mengganggu penerbangan.

Bagaimana dengan masalah energi? Secara maraton kala itu, lewat beberapa pertemuan Ombudsman dengan pihak Pemprov Lampung, Kementerian ATR/BPN Provinsi Lampung, PLN, SGC, TNI AU, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dan pihak terkait lainnya, persoalan tersebut secara bertahap akhirnya bisa diselesaikan. Informasi terakhir pembangunan menara SUTET on progress.(bersambung)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Jembatan Timbang, Seberapa Gereget Tak Ada Pungli? (2-habis)

SELAMA kurun waktu beroperasinya jembatan timbang pada 2015, Ombudsman juga mencatat bahwa Dishub Lampung telah …