Soal Pengelolaan Dana Desa, Junaidi Auly: Banyak Kades di Lampung Belum Paham


Anggota DPR RI Junaidi Auly dalam Seminar dengan BPK RI tentang Peran, Tugas, dan Fungsi BPK Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Islamic Center Lampung Timur, Jumat, 16/11/2018 kemarin /Ist

LAMPUNG TIMUR, duajurai.co – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly mengatakan, masih banyak perangkan desa yang belum memahami pengelolaan dana desa. Padahal, dana tersebut harus dikelola dengan profesional sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa secara keseluruhan.

Peranan kepala desa sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga bisa memutus rantai ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

“Banyak perangkat desa yang masih belum memahami pengelolaan serta pertanggungjawaban dana desa ini. Tentu ini membutuhkan pembinaan dari pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah desa harus proaktif dalam melibatkan masyarakat, khususnya peran pemuda desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa,” kata Junaidi Auly melalui rilinya.

Dalam agenda Seminar dengan BPK RI tentang Peran, Tugas, dan Fungsi BPK Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Islamic Center Lampung Timur, Jumat, 16/11/2018 kemarin, Junaidi memaparkan, dalam Undang Undang (UU) Desa, desa ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, kepala desa diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi.

“Jumlah dana desa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran dana desa tahun 2018 ditetapkan sekitar Rp63 trilyun, dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Walau masih dalam pembahasan, pada tahun 2019 nanti direncanakan jumlah alokasi dana desa naik menjadi Rp70 trilyun,” beber alumni Magister Manajemen Universitas Lampung itu.

Dengan terus meningkatnya dana desa yang dianggarkan pemerintah, lanjutnya, dan dengan diadakannya seminar ini menjadi momentum para kepala desa serta jajarannya untuk memahami persoalan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana desa.

“Juga kepada masyarakat desa, harus ikut andil dalam mengawasi dana ini agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sesuai tujuan utama dari dana desa ini,” ujar pria yang akrab disapa Bang Jun itu.

Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN itu menambahkan, BPK selaku badan yang mengawasi keuangan, harus berperan aktif dalam mengedukasi seluruh kepala desa dengan menyelenggarakan pembinaan kepada kepala desa.

“Pembinaan itu penting, dalam rangka memberikan kerangka administrasi pertangungjawaban yang sesuai dengan aturan-aturan keuangan,” imbuhnya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Sertijab Direktur LBH, Chandra Muliawan: Alian Setiadi Lanjutkan Kerja di Luar Struktur

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Alian Setiadi tetap bekerja membantu LBH Bandar Lampung kendati telah melepas jabatan direktur. …