Rapat Paripurna DPD, Andi Surya: Lampung Terbelenggu Konflik Lahan


ANGGOTA DPD RI Andi Surya saat diwawancarai di lingkungan Pemprov Lampung, Senin, 25/6/2018. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Secara umum, Provinsi Lampung masih terbelenggu konflik lahan. Konflik menyebar dan melebar hampir di tiap sudut kabupaten/kota di Lampung.

Demikian laporan anggota DPD Andi Surya saat Rapat Paripurna DPD RI ke-6 masa sidang ke II tahun sidang 2018-2019, kemarin. Rapat dihadiri sekitar 80% dari seluruh anggota parlemen. Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampurno.

“Laporan yang masuk ke kami antara lain lahan register berubah penggunaannya dari kawasan hutan berproses menjadi desa, bahkan urbanisasi. Tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Mesuji, dan Lampung Timur dengan tuntutan agar dilepas menjadi lahan permukiman untuk rakyat dan disertifikasi,” kata Andi melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co, Selasa, 13/11/2018.

Kemudian, konflik antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait lahan grondkaart bantaran kereta api. Warga rerata lebih dari 50 tahun menempati lahan grondkaart di pinggir rel kereta api. Mereka mengajukan tuntutan sertifikasi.

Konflik lainnya, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemprov Lampung di Way Dadi dan HPL Pelindo di Pidada, Panjang, Bandar Lampung. Konflik tersebut berbuntut tuntutan warga agar HPL dibatalkan.

Lalu, masalah hak guna usaha (HGU) perusahaan privat yang tersebar di Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Problem yang muncul adalah tuntutan ukur ulang karena dianggap telah menyerobot lahan rakyat.

“Konflik lahan ini muncul lebih karena kasadaran rakyat akan hak-hak agraria mereka. Selama ini, hak-hak mereka terabaikan. Sehingga, pada zaman reformasi tuntutan tersebut semakin nyaring,” ujarnya.

Selain itu, kurang tegasnya pemerintah dalam menyikapi persoalan lahan. Sehingga, terjadi akumulasi permasalahan karena minimnya upaya penyelesaian. Lalu, terjadi sengkarut administrasi di birokrasi pertanahan, bahkan maladministrasi. Hal itu dibuktikan fenomena tumpang tindih hak-hak kepemilikan lahan, sehingga menciptakan ketidakpastian.

Menurut Andi, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah guna menyelesaikan konflik lahan tersebut. Mengenai perkara lahan register yang telah berproses ruralisasi dan urbanisasi, pemerintah sebaiknya segera melepaskan lahan register hutan itu menjadi permukiman dan disertifikasi untuk rakyat. Sebab, faktanya lahan register tersebut telah berubah menjadi hutan manusia yang notabene rakyat Indonesia.

Terkait HPL di Bandar Lampung, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dapat mencabut HPL-HPL yang bermasalah. Kemudian, melepasnya kepada warga karena berdasar kajian ihwal munculnya HPL ini juga memiliki persoalan alas hak.

“Terakhir, terkait HGU, pemerintah dapat melakukan daftar dan ukur ulang batas-batas lahan hak perusahaan privat. Hal itu agar tidak mengganggu lahan-lahan hak ulayat dan adat yang memang merupakan hak dari seluruh masyarakat adat Lampung,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Sertijab Direktur LBH, Chandra Muliawan: Alian Setiadi Lanjutkan Kerja di Luar Struktur

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Alian Setiadi tetap bekerja membantu LBH Bandar Lampung kendati telah melepas jabatan direktur. …