Diskusi Sahabat Demokrasi, Wahrul Fauzi Minta Pemerintah Legalkan Dana Aspirasi


WAKIL Ketua DPRD Lampung Ismet Roni (kemeja putih) dan Ketua DPD Partai NasDem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi (pakai peci) menjadi narasumber Diskusi bertajuk “Korupsi dan Sistem Pemilihan Berbiaya Tinggi” di Sekretariat Sahabat Demokrasi, Sabtu, 10/11/2018. | Rudi Virgo/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ketua DPD Partai NasDem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi meminta pemerintah agar melegalkan dana aspirasi. Hal itu dia sampaikan saat Diskusi bertajuk Korupsi dan Sistem Pemilihan Berbiaya Tinggi” di Sekretariat Sahabat Demokrasi, Jalan Raden Gunawan II, Rajabasa, Bandar Lampung, Sabtu, 10/11/2018.

“Semestinya, pemerintah melegalkan dana aspirasi sebagai kegiatan dewan bersama rakyat. Saya sepakat dengan mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Proses seperti ini harus ditanggung negara,” kata Wahrul

Menurut calon anggota DPRD Provinsi Lampung itu, pintu korupsi terdapat pada tiga sektor. Ketiganya, sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan sumber daya alam. Untuk mengurangi potensi korupsi, pemerintah perlu mengeluarkan anggaran aspirasi kepada wakil rakyat.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu bertanggung jawab memberikan anggaran kepada saksi penghitungan suara pada pemilihan umum. Hal tersebut guna meminimalkan biaya tinggi dalam politik.

“Kalau tidak begitu, parpol akan memdorong calon anggota legislatif (caleg) untuk patungan. Mau tidak mau biaya semakin tinggi. Kemudian, bagaimana perjuangan para caleg ke depan,” ujarnya.

Baca juga Sahabat Demokrasi Gelar Diskusi Soal Korupsi dan Sistem Pemilihan Berbiaya Tinggi

Laporan Rudi Virgo


Komentar

Komentar

Check Also

Inilah 7 Komisioner KPU Lampung Terpilih Periode 2019-2024

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan 11 nama menjadi calon komisioner KPU Provinsi …