Senator Lampung Andi Surya: Karyawan PT KAI Tak Berwenang Urus Bantaran Rel


Anggota DPD RI Andi Surya saat berdialog bersama warga Desa Haduyang Kecamatan Natar Lampung Selatan /ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Senator Lampung Andi Surya mengunjungi Desa Haduyang Kecamatan Natar Lampung Selatan. Ia bertemu dengan ratusan warga yang bertempat tinggal di pinggiran rel kereta api, didampingi pengacara rakyat yang juga mantan Direktur LBH Bandar Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Surya memaparkan, seiring perkembangan zaman, di awal kemerdekaan RI, perusahaan kereta api Belanda StaatsSpoorwegen (SS) yang berubah menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) masih memiliki kekuatan dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada Undang-Undang Aparat Sipil Negara (UU ASN).

Namun, ketika berubah bentuk menjadi Perumka dan selanjutnya PT Kereta Api Indonesia (KAI), maka status itu turun derajat menjadi pegawai biasa, layaknya karyawan perusahaan swasta yang tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Dengan perubahan status tersebut, karyawan PT KAI hanya bertugas mengoperasional kereta api, bukan mengurusi lahan bantaran rel KA. Urusan lahan merupakan bagian dari pekerjaan Kementerian ATR/BPN,” kata Andi surya melalui rilisnya, Sabtu, 10/11/2018.

Oleh karenanya, lanjut Andi, jika ada oknum-oknum karyawan PT KAI yang keliling dari rumah ke rumah penduduk bantaran rel KA mengukur-ukur dan mematok lahan, bahkan menyodor-nyodorkan surat sewa menyewa lahan, itu merupakan tindakan ilegal.

“Karena selain menyalahi tugas pokoknya, lahan bantaran kereta api merupakan lahan negara bebas yang bisa dimiliki siapa saja, sesuai Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5/1960,” tegas anggota DPD RI itu.

Wahrul Fauzi Silalahi, pengacara yang getol mengadvokasi hak-hak masyarakat memberi penguatan, bahwa tidak pada tempatnya jika PT KAI sebagai BUMN mempersulit warga yang ingin mensertifikasi lahannya di bantaran rel KA.

“Karena Undang-undang Perkeretaapian nomor 23/2007 yang diperkuat Peraturan Pemerintah nomor 56/2009 secara jelas menyatakan lahan milik kereta api hanya enam meter kiri dan kanan rel. Dengan demikian, secara defacto lahan-lahan bantaran rel tersebut milik rakyat bukan milik PT KAI. Atas dasar ini, kami akan terus membantu agar rakyat mendapatkan hak-hak agrarianya,” ujar Wahrul.

Sementara itu, Ketua Forum Bersatu Masyarakat Kecamatan Natar, Dedi, menyatakan bahwa pihaknya merasa terganggu dengan kegiatan oknum karyawan PT KAI yang mengusik lahan warga hinga mencapai lebih dari 100 meter dari rel KA.

“Kami akan melawan jika oknum-oknum itu berani melakukan tindakan mematok atau mengukur-ukur lahan kami,” tegas Dedi.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Diskusi Refleksi Kontrol Media, Yoso Muliawan Bahas Kekerasan Terhadap Jurnalis

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung Yoso Muliawan mengatakan, menjadi jurnalis …