Sosialisasi di Bukit Randu Lampung, Inilah 4 Poin Soal Revisi UU 5/1999


ANGGOTA Komisi VI DPR Dwi Aroem Hadiate | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi VI DPR membentuk panitia kerja (panja) untuk merevisi UU 5/1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Nantinya, terdapat beberapa hal yang perlu didorong guna perbaikan UU tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Dwi Aroem Hadiate saat sosialisasi UU 5/1999 di Ruang Randu Palace, Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Jumat sore, 9/11/2018. Selain Dwi, sosialisasi yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu juga menghadirkan sejumlah narasumber lain.

“Kami sudah membentuk panja, meskipun saya tidak masuk dalam panja tersebut. Akan tetapi, intinya, kami mendorong empat poin dalam revisi UU 5/1999,” kata Dwi.

Poin pertama, penguatan kelembagaan KPPU, baik itu terkait kesekretariatan dan posisioning KPPU. Parlemen ingin KPPU dapat dikategorikan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Poin kedua, sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan. UU 5/1999 mengatur sanksi denda yang relatif kecil, sehingga dikhawatirkan efek jeranya tak maksimal. Sebab, denda maksimal hanya Rp25 miliar.

“Padahal, pelanggaran tersebut kan biasa dilakukan oleh para pemain (pelaku usaha) besar. Bagi mereka, uang sebanyak Rp1 miliar-Rp2 miliar itu adalah nilai yang kecil,” ujarnya.

Poin ketiga, yaitu soal merger. Indonesia menggunakan sistem post merger. Sehingga, KPPU akan sulit melakukan pencegahan. Jadi, sebelum merger, pengusaha bisa melapor ke KPPU, sehingga dapat dilakukan pencegahan.

Poin keempat, jangkauan KPPU dalam memeriksa usaha. Pelaku persaingan usaha yang bisa diperiksa hanya yang berbisnis di Indonesia. Padahal, banyak sekali bisnis atau usaha yang pemiliknya orang Indonesia, tapi usahanya di luar negeri atau sebaliknya. Seyogianya KPPU tak dibatasi hal sepeti itu. Sekalipun di luar negeri, KPPU tetap bisa memeriksa.

Politikus Golkar itu menambahkan, pihaknya menginginkan KPPU melindungi Industri kecil menengah (IKM) yang posisinya menengah ke bawah. Sebab, mereka sebagai korban ketika terjadi praktik monopoli usaha.

“Kami tahu, di Lampung IKM banyak jadi korban, seperti pelaku IKM keripik. Mereka banyak kendala ketika mau masuk ke supermarket. Persoalannya, sejauh ini tidak ada pendampingan maksimal dan secara fokus, baik itu di kabupaten/kota maupun provinsi,” kata dia.(*)

Baca juga KPPU Sosialisasikan UU 5/1999 di Bukit Randu Lampung

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Ingin Sewa Mainan Anak? Belle Toys Rent Bandar Lampung Bisa Jadi Pilihan

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Bagi warga Kota Tapis Berseri yang ingin menyewa permainan anak, bisa …