KPPU: Lampung Satu-satunya Provinsi Belum Ada Laporan Monopoli


WAKIL Ketua KPPU Ukay Karyadi saat diwawancarai di Ruang Randu Palace, Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Jumat, 9/11/2018. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, kondisi di Lampung terkait persaingan usaha terbilang unik. Sebab, hingga kini, KPPU belum menerima laporan ihwal praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat

“Kondisi di Lampung ini unik. Mungkin satu-satunya provinsi yang belum pernah ada laporan di KPPU. Tidak ada yang melakukan pelaporan terkait persaingan usaha,” kata Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi usai sosialisasi UU 5/1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Ruang Randu Palace, Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Jumat, 9/11/2018.

Dia mengatakan, pihaknya terus mensosialisasikan UU 5/1999 di Bumi Ruwa Jurai. Tujuannya, agar para pelaku usaha, termasuk para pelaku industri kecil menengah (IKM) memahami undang-undang tersebut. Bila mengetahui kecurangan, pelaku usaha dipersilakan melapor ke KPPU.

“Melapornya bisa melalui situs KPPU. Dalam website itu sudah jelas mekanismenya. Tapi, saat melapor harus jelas bukti-buktinya. Sebab, banyak juga yang melapor, tapi tak cukup bukti,” ujarnya.

Menurut Ukay, hingga kini, secara nasional sekitar sembilan perkara yang ditangani. Dari jumlah tersebut, sebanyak enam perkara telah mendapat putusan. Rata-rata persoalan yang dilaporkan adalah masalah merger.

“Sekarang kan perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan ekspansi bisnis tidak mendirikan perusahaan baru. Banyak yang cenderung melakukan merger atau akuisisi. Nah, merger maupun akuisisi itu harus lapor ke KPPU dalam jangka waktu 30 hari. Kalau tak lapor, maka KPPU bisa beri sanksi denda per hari Rp1 miliar, tapi maksimal Rp25 miliar,” kata dia.

Mengenai revisi UU 5/1999, lanjut Ukay, pihaknya hanya bisa memberikan masukan. KPPU tidak ikut pembahasan di DPR karena tak punya kewenangan. Namun, mereka pernah bertemu parlemen dan pemerintah terkait revisi UU tersebut.

“Ada beberapa poin yang sudah kami sepakati, di antaranya KPPU harus diperkuat. Sebab, persaingan usaha harus dijaga agar sehat, maka KPPU mesti kuat,” ujarnya.(*)

Baca juga Sosialisasi di Bukit Randu Lampung, Inilah 4 Poin Soal Revisi UU 5/1999

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Ingin Sewa Mainan Anak? Belle Toys Rent Bandar Lampung Bisa Jadi Pilihan

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Bagi warga Kota Tapis Berseri yang ingin menyewa permainan anak, bisa …