Pemprov Lampung Susun Rencana Aksi Budi Daya Rajungan Berkelanjutan


AUDIENSI bersama Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) dan lembaga donor The David and Lucile Packard Foundation. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung, Senin, 5/11/2018. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Provinsi Lampung menjadi yang pertama di Indonesia menerapkan pengelolaan dan budi daya rajungan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini tengah menyusun rencana aksi pengelolaan rajungan berkelanjutan.

Hal itu terungkap dalam audiensi bersama Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) dan lembaga donor The David and Lucile Packard Foundation. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung, Senin, 5/11/2018. Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut Konferensi Our Ocean di Bali, 29-30 Oktober 2018.

“Lampung diharapkan bisa menjadi model dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan secara nasional untuk bisa dicontoh daerah lain,” kata Taufik Hidayat, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung, melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co.

Dia mengatakan, lembaga donor tersebut mengapresiasi Pemprov Lampung dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan. Mereka cukup puas karena Lampung memiliki perangkat hukum, yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Lalu, ada action plan atau rencana tindakan.

Selain itu, Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam pengawasan implementasi di lapangan. Misal, penangkapam rajungan yang tidak sesuai ukuran. Kemudian, penggunaan alat-alat tangkap yang dilarang dan masih berjalan di lapangan.

“Kalau untuk yang lainnya dari foundation. Sebab, mereka datang sebagai donor dalam memberikan dukungan penuh di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Toga Mahaji menyatakan, sebanyak 6.000 nelayan di Lampung bergantung pada pengelolaan rajungan. Sehingga, diharapkan rajungan ini berkelanjutan demi kesejahteraan nelayan. Kalau punah, tentu ribuan nelayan tersebut tidak punya mata pencaharian.

“Di Indonesia, produksi rajungan mencapai 20 ribu ton satu tahun. Dari jumlah itu, sebanyak 12% berasal dari Lampung. Ini harus dipertahankan,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Hingga 20 Desember, Chandra Mart MBK Bandar Lampung Diskon 30% Pohon Natal

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Chandra Mart di Mal Boemi Kedaton (MBK) memberikan diskon sebesar 30% bagi pembeli …