OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Jembatan Timbang, Seberapa Gereget Tak Ada Pungli? (2-habis)


JEMBATAN timbang | ilustrasi/ist

SELAMA kurun waktu beroperasinya jembatan timbang pada 2015, Ombudsman juga mencatat bahwa Dishub Lampung telah memungut yang disebut sebagai retribusi dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang sekitar Rp6,6 miliar. Sementara, dalam UU 22/2009, bagi awak angkutan yang membawa barang berlebih atau menyalahi ketentuan dapat dilakukan penegakan hukum. Dengan kata lain, para pelanggar itu tidak dibebani yang namanya retribusi, tetapi sanksi. Baik sanksi berupa denda atau sanksi berupa kurungan dari pengadilan.

Beroperasinya jembatan timbang yang katanya sudah sesuai aturan dan enggan ditutup itu berakhir dengan dibatalkannya Perda 5/2011 oleh pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri. Begitu juga dengan jembatan timbangnya turut ditutup dan dikembalikan kepada menteri perhubungan selaku pihak yang punya kewenangan.

Jembatan Timbang “Punya” Kemenhub

Kurang lebih tiga minggu yang lalu, tepatnya pada 20 Oktober 2018, untuk pertama kalinya diumumkan ke publik bahwa Kemenhub melalui direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjenhubdar) secara resmi kembali mengoperasikan jembatan timbang di Provinsi Lampung. Pengoperasian ini bisa jadi juga ada di daerah lain di Indonesia.

Berkaca dari pengalaman di atas terhadap beroperasinya jembatan timbang bagi kendaraan muatan barang dengan sumbu tertentu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Terutama, penyelenggaraan yang dilakukan adalah bentuk pelayanan kepada publik di sektor perhubungan, baik karena tugas atau misi dari negara.

Perhatian itu menyangkut jembatan timbang yang baru beroperasi, khususnya di Way Urang, Lampung Selatan, harus bersih dari pungli dan ramah pelayanan. Mengutip Okezone pada 20 Oktober 2018, saat peresmian UPPKB Way Urang, Dirjenhubdar Budi Setiyadi mengatakan, jembatan timbang yang baru ini banyak filosofi, antara lain pertama, terang, dan banyak lampu di area jembatan timbang. Kedua, akuntabel dan keterbukaan tercermin dari bangunan yang modern dan minimalis serta banyak kaca. Sehingga, orang dari luar bisa melihat apa yang dilakukan oleh personel di dalam.

Jika memperhatikan dua hal ini saja lantas kita berharap pelayanan penyelenggaraan jembatan timbang tersebut akan bersih dari pungli dan ramah pelayanan, rasanya jauh sekali. Walaupun Dirjenhubdar mengatakan juga kalau ditempat jembatan timbang tersebut bukan untuk mencari uang, tetapi untuk melakukan pengawasan.

Upaya yang sudah dilakukan itu tentu kita hargai. Cuma perlu diingat bermodalkan fasilitas dan pernyataan saja tidak cukup. UPPKB Way Urang punya kewajiban untuk menyusun, menetapkan, dan melaksanakan dengan patut standar pelayanan yang mudah diketahui atau dibaca di lingkungan pelayanan.  Kewajiban ini sudah bukan barang baru, pihak Kemenhub sampai UPPKB bisa lihat dan baca UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Perhatian yang lain adalah pengawasan angkutan muatan lebih tidak berujung dengan sanksi, atau denda oleh UPPKB. Sanksi atau denda dapat diterapkan melalui putusan pengadilan, tapi ini bukan solusi karena dibangunnya gudang untuk menjawab sanksi tersebut. Sehingga, awak angkutan cukup dikenakan tarif penyimpanan muatan lebih dan diberikan pembinaan.

Terakhir, semua tentu berharap, praktik beroperasinya jembatan timbang pada masa lalu, seperti pungli tidak terjadi lagi di jembatan timbang “punya” kemenhub di mana saja berada, termasuk di Way Urang. Dirjenhubdar boleh saja mengatakan dalam rilisnya praktik pengawasan dengan jembatan timbang yang kini dilakukan diyakini tidak ada pungli. Tapi, pada praktiknya, kita belum tahu apakah benar tidak ada, atau seberapa gereget enggak ada pungli? Daripada kita semua penasaran, yuk kita buktikan!(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Meikarta, Political Will Presiden dan Capres 2019

KABAR penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan beberapa kepala satuan kerja terkait kasus dugaan …