OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Jembatan Timbang, Seberapa Gereget Tak Ada Pungli? (1)


Jembatan timbang | ilustrasi/ist
AHMAD Saleh David Faranto | Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

PADA 2015-an, mobil angkutan barang dengan sumbu tertentu yang melintasi jalan nasional dari pintu gerbang Sumatra, tepatnya mulai dari pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan hingga menuju Sumatra Selatan atau Bengkulu, bisa diprediksi menyambangi jembatan timbang. Jembatan timbang dimaksud tersebar di tiga kabupaten di Lampung. Perinciannya, dua di Kabupaten Lampung Selatan, satu di Kabupaten Way Kanan, dan satu di Kabupaten Mesuji. Jumlah keseluruhannya ada empat jembatan timbang yang beroperasi di ruas jalan nasional.

Beroperasinya jembatan timbang kala itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Cq Dinas Perhubungan (Dishub) melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UUPKB) di masing-masing lokasi jembatan timbang. UPPKB Penengahan dan Way Urang di Kabupaten Lampung Selatan, UPPKB Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji, dan UPPKB Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan. Berbekal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, para petugas UPTD pada waktu itu melenggang menarik pungutan atas nama retribusi pengawasan dan pengendalian kepada setiap angkutan yang masuk jembatan timbang.

Temuan Ombudsman

Penarikan retribusi tersebut menurut cerita yang berkembang sudah sesuai dengan aturan. Hal ini seperti dikatakan Kepala Dishub Lampung saat itu, Idrus Efendi, menanggapi publikasi temuan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, 19 April 2016. Dalam publikasi tersebut, Ombudsman memaparkan temuan atas dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang oleh pihak dinas tersebut.

Temuan meliputi pada tiga hal. Pertama, dokumen menyangkut peraturan yang menjadi dasar beroperasinya jembatan timbang dan penarikan retribusi atas nama pengawasan dan pengendalian. Kedua, fakta di lapangan menyangkut pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang, seperti tempat pelaksanaan, praktik, dan produk yang dikeluarkan. Ketiga, hasil pemeriksaan kepada pejabat dan pelaksanaan yang melakukan.

Hasil temuan menunjukkan, antara lain pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang melalui penerapan jembatan timbang oleh Dishub Lampung dilakukan di ruas jalan nasional. Padahal, pemerintah daerah dilarang melakukan pengoperasian dan perawatan alat penimbang secara tetap di ruas jalan nasional. Hal dimaksud sebelum memperoleh penetapan dari menteri perhubungan. Dasarnya, merujuk UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Sementara, mereka hanya mengikuti Perda 5/2011.

Wajar saja jika Pemprov Lampung tidak mempunyai penetapan dari menteri. Sebab, pihak pemerintah daerah setelah berlakunya UU 23/2014, justru diminta menyerahkan aset jembatan timbang di ruas jalan nasional kepada pemerintah pusat, atau Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Artinya, setelah terbitnya UU 23/2014, pendataan dan penataan aset jembatan timbang harus dilakukan oleh Kemenhub. Tujuannya, guna persiapan untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan di sektor lainnya.(bersambung)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Meikarta, Political Will Presiden dan Capres 2019

KABAR penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan beberapa kepala satuan kerja terkait kasus dugaan …