OPINI ANDI DESFIANDI: Dampak Permenristekdikti 55/2018 di Lingkungan Kampus


Andi Desfiandi | ist

Dr Andi Desfiandi SE MA | Ketua Yayasan Alfian Husin, Ketua Bravo 5 Lampung

LAHIRNYA Peraturan Menristekdikti nomor 55 tahun 2018 memiliki dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan kampus terutama organisasi kemahasiswaan. Positifnya, seluruh organ kemasyarakatan pemuda (OKP) yang selama ini masuk katagori extra kampus menjadi intra kampus dibawah pengawasan dan kendali Rektor. Sehingga diharapkan akan mudah mengawasi dan membinanya agar menjadi penjaga ideologi bangsa di kampus.

Namun, implikasi negatifnya dikawatirkan akan mengkotak-kotakkan organ di kampus dengan ideologi organ yang berbeda-beda. Jaket almamater kemungkinan akan kalah dengan jaket-jaket organ yang berbeda-beda.
Apakah tidak sebaiknya dikaji dulu dan juga dibuatkan juklak dan juknisnya sebelum dilaksanakan?
Mengingat idiologi organ-organ extra kampus tersebut berbeda beda, dan organ-organ tersebut tunduk kepada AD/ART masing-masing, apakah mungkin kampus bisa ikut mengatur?

Untuk meredam radikalisme dan intoleransi harus dilaksanakan kampus, baik melalui kurikulum maupun kegiatan-kegiatan intra dan extrakurikuler dan berkelanjutan, serta konsiten. Selain kepada mahasiswa, juga harus kepada dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus, karena percuma saja apabila hanya diterapkan kepada mahasiswa, sementara pimpinan, dosen dan tenaga kependidikannya juga tidak diterapkan dan diawasi.

Bibit-bibit radikalisme dan intoleransi berkembang karena disinyalir guru, dosen dan lingkungan kampus serta sekolah sudah disusupi oleh virus-virus tersebut, dan berkembang karena pembiaran, karena dianggap lingkungan intelektual tidak mungkin bisa disusupi.

Padahal, kaum intelektual adalah cara yang paling efektif untuk berkembang biaknya faham apapun juga, karena dianggap mereka memiliki intelegensia yang cukup untuk memilah dan mencerna informasi ataupun pandangan apapun.

Sementara, kita menyadari bahwa berijazah bukan berarti berilmu apalagi bijak, sehingga belum tentu gelar dan lingkungan akademik akan bebas dari faham-faham tidak baik. Ibaratnya apabila kita ingin membersihkan rumah, yakinkan dulu bahwa sapu dan orangnya bersih.

Penyelesaian terhadap setiap permasalahan harus komprehensif dan menyeluruh dan jangan terkesan hanya sebagai pemadam kebakaran sementara saja. Sebaiknya, program semacam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sudah perlu diterapkan kembali mulai dari sekolah, perguruan tinggi, pemerintah dan BUMN bahkan juga dilingkungan swasta. Wallahualam..


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Meikarta, Political Will Presiden dan Capres 2019

KABAR penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan beberapa kepala satuan kerja terkait kasus dugaan …