OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Meikarta, Political Will Presiden dan Capres 2019


Ahmad Saleh David Faranto | Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

KABAR penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan beberapa kepala satuan kerja terkait kasus dugaan suap untuk izin pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, menarik perhatian publik. Betapa tidak, selain mereka, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro juga ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kini, Neneng Hasanah Yasin dan Billy Sindoro telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pesan kepada Publik

Rasanya, kasus yang menyeret mereka sebagai tersangka tindak pidana itu mustahil terjadi. Sebab, saat groundbreaking pembangunan Meikarta, Pemerintah Pusat melalui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan turut hadir pada acara tersebut. Konon, kehadiran Luhut itu menggantikan Presiden Jokowi yang berhalangan hadir. Artinya, pembangunan Meikarta dengan kehadiran pemerintah tersebut bisa dianggap memberi pesan kepada publik bahwa mereka cukup siap, baik pada aspek corporate maupun pada aspek license atau izin.

Namun, yang terjadi sangat melukai perasaan publik dan menunjukkan ketidakpatuhan. Terlepas siapa yang memulai, apakah Pemkot Bekasi atau pihak Lippo Group, proses pelayanan perizinan pembangunan Meikarta tergambar transaksional. Harus diwarnai suap menyuap di antara mereka dengan nilai fantastis hingga miliaran rupiah. Penyuapan pada skala kecil maupun besar pada praktik pelayanan publik dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir berujung dengan OTT KPK dan Tim Saber Pungli. Hanya, belakangan ini, gaung Saber Pungli semakin redup. Tidak di pusat maupun daerah kurang terdengar gereget kerjanya kalau tidak dibilang hilang sama sekali.

Pengawasan dan Kepatuhan

Sementara, Ombudsman Republik Indonesia sekitar empat tahun hingga sekarang terus mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan publik pada level kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah. Kepatuhan ini dilakukan agar mereka membuat standar pelayanan dan menerapkannya kepada publik. Standar tersebut juga menjadi tolak ukur semua pihak jika ingin menyelesaikan permasalahan pelayanan, termasuk perizinan pembangunan Meikarta agar tidak transaksional.

Penyelesaian dimaksud bisa menggunakan cara mediasi atau konsiliasi. Jika tidak bisa selesai dengan cara tersebut, mereka yang merasa dirugikan bisa meminta Ombudsman mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi selain wajib untuk dilaksanakan oleh terlapor atau atasannya, juga memberikan konsekuensi sanksi jika tidak mematuhi. Hal ini tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian, diperkuat dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari sekian cara penyelesaian hingga keluarnya rekomendasi Ombudsman, baik langsung maupun tidak langsung, lembaga tersebut sedang membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai UU 25/2009 dan peraturan terkait lainnya. Pada permasalahan pelayanan public, termasuk seperti perizinan di atas, tidak semua bisa disentuh dengan OTT. Misalnya, tindakan penundaan berlarut dalam memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, atau tidak memberikan pelayanan.

Semua tindakan tersebut bisa jadi murni salah dalam mengambil tindakan atau adanya kepentingan tertentu. Namun, tidak terkait dengan imbalan sejumlah uang. Dengan begitu, penyelesaian bisa dilakukan dalam ranah pengawasan Ombudsman. Walaupun, praktik pungutan liar (pungli) dalam hal pelayanan publik Ombudsman juga bisa memberikan saran atau tindakan korektif kepada terlapor agar mau mengembalikan pungutan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik tentu tidak terlepas dari pengawasan dan kepatuhan. Hal itu supaya tercipta yang namanya tertib hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan oleh semua pihak yang diberi tugas, atau misi untuk memberikan pelayanan.

Ukuran terhadap hal itu bisa dilihat pada standar pelayanan dari sisi kuantitas dan kualitas, baik ke dalam maupun keluar terhadap pelayanan dan evaluasi yang ada atau diterima oleh semua pemangku kepentingan dengan hasil berupa kepuasan bagi pengguna layanan tanpa maladministrasi. Jika hal ini bisa terwujud, negara juga akan mudah mengetahui potret reformasi birokrasi yang terjadi serta berdampak positif untuk efisiensi anggaran terhadap tunjangan kinerja pejabat dan pelaksana yang nakal dalam memberikan pelayanan.

Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan pengawasan dan kepatuhan oleh Ombudsman perlu diletakkan sebagai political will atau kemauan politik tidak hanya untuk Presiden Jokowi, tetapi juga calon presiden (capres) pada 2019. Sehingga, hasil survei kepatuhan UU 25/2009 terhadap standar pelayanan dan rekomendasi yang telah diumumkan oleh Ombudsman kepada publik, ke depan bisa masuk sebagai bagian dari prioritas agenda kerja presiden. Hal tersebut untuk ikut memberikan atensi perbaikan, pembinaan, dan kepastian hukum bagi pemulihan hak masyarakat yang mengalami kerugian dalam pelayanan.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Dampak Permenristekdikti 55/2018 di Lingkungan Kampus

Dr Andi Desfiandi SE MA | Ketua Yayasan Alfian Husin, Ketua Bravo 5 Lampung LAHIRNYA Peraturan Menristekdikti …