Workshop Siskeudes di Lampung Tengah, Junaidi Auly Minta Kades Inovatif Kelola Dana Desa


ANGGOTA Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly (lima dari kiri) foto bersama dengan narasumber Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Aula BKPSDM Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu, 24/10/2018. | Staf A Junaidi Auly

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta kepala desa (kades) untuk lebih inovatif dalam mengelola dana desa, khususnya pada program-program yang berorentasi dengan kesejahteraan masyarakat desa. Kades memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga kesenjangan masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan dapat diminimalkan.

Hal tersebut disampaikan Junaidi saat Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Tata Kelola Keuangan Desa bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kegiatan tersebut dihelat di Aula BKPSDM Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu, 24/10/2018.

“Dalam mengelola dana desa, seorang kepala desa diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Tentunya program disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang terdapat di desa tersebut,” kata Junaidi melalui surat elektronik yang diterima duajurai.co, kemarin.

Dia mengatakan, jumlah dana desa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran dana desa tahun 2018 ditetapkan sekitar Rp63 triliun, walau masih dalam pembahasan. Pada 2019, alokasi dana desa direncanakan naik menjadi Rp70 triliun.

“Dengan terus meningkatnya dana desa yang dianggarkan pemerintah dan dengan diadakannya workshop ini menjadi momentum para kepala desa untuk memahami persoalan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana desa. Tujuannya, agar tercapai kesejahteraan rakyat sesuai tujuan utama dari dana desa,” ujarnya.

Legislator asal Lampung itu menambahkan, BPKP selaku badan yang mengawasi keuangan dan pembangunan harus berperan aktif dalam mengedukasi seluruh kepala desa dengan menyelenggarakan pembinaan kepada kepala desa. Pembinaan penting dalam rangka memberikan kerangka administrasi pertangungjawaban yang sesuai dengan aturan-aturan keuangan.

“Mungkin ke depan ada penyederhanaan proses administratif pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Namun, tentunya dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …