Tingkatkan Kinerja, Pemerintah akan Alokasikan Dana untuk Kelurahan


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo | Situs Kemendagri

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengalokasikan dana untuk kelurahan. Selain merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat, kebijakan tersebut guna meningkatkan kinerja pemerintahan kelurahan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, lurah beserta perangkatnya sama halnya dengan kepala desa juga melayani masyatakat 1×24 jam sepanjang waktu, bahkan hampir tidak ada hari libur. Mereka dituntut harus hadir dan melayani masyarakat kapan pun dibutuhkan, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Kompleksitas kehidupan masyarakat dalam wilayah kelurahan, seperti kemiskinan, air bersih, penyakit menular, masalah narkoba, keamanan dan ketertiban umum, infrastruktur, kebersihan, pembinaan mental rohani serta ideologi, dan lain sebagainya.

“Hal itu mencerminkan betapa luasnya lingkup tugas dan tanggung jawab aparat pemerintah kelurahan. Oleh karena itu, menjadi kebutuhan kami untuk memberikan perhatian berupa dukungan alokasi pembiayaan khusus guna meningkatkan kinerja pemerintahan kelurahan,” kata Tjahjo, seperti dikutip dari laman Kemendagri, Minggu, 21/10/2018.

Menurutnya, saat ini, sejumlah kelurahan di Indonesia memang minim anggaran, baik untuk membangun sarana dan prasarana sosial maupun fasilitas umum lainya. Pada prinsipnya, kebutuhan masyarakat kelurahan sama dengan masyarakat desa, di antaranya membutuhkan sarana prasana fasilitas umum, jalan-jalan yang bagus, pengelolaan sampah, air bersih, lingkungan yang sehat, taman dan ruang terbuka hijau.

“(Kemudian), stimulan ekonomi untuk usaha kecil dan menengah, pelayanan yang cepat dan berbasis teknologi informasi, dan lain sebagainya. Intinya, alokasi dana kelurahan semata-mata diarahkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar Baharuddin menyatakan, pedoman tata kelola alokasi dana kelurahan meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, serta evaluasi. Nantinya, akuntabilitas dana kelurahan mendapat pengawasan politik dari DPRD, masyarakat, inspektorat dan BPKP. Selain itu, pengawasan ekternal oleh BPK RI, termasuk penegak hukum.

“Dengan demikian, alokasi dana kelurahan akan memberikan kemanfaatan untuk pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pemerintahan kepada masyarakat, menggerakkan dan memberdayaan ekonomi kerakyatan, serta mengatasi masalah sosial kemasyaratan,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Junaidi Auly Ajak Masyarakat Lampung Timur Hasilkan Produk Unggulan Desa

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota Komisi XI DPR Ahmad Junaidi Auly mengajak masyarakat desa, khususnya …