OPINI HENDRY SIHALOHO: Lampung Fair dan “Jurnalisme Amplop”


HENDRY SIHALOHO | Wartawan duajurai.co

BAU tak sedap meruyak dari arena Lampung Fair 2018. Kabar menyebutkan bahwa pihak panitia/event organizer mengatur dan membuat jadwal peliputan bagi awak media. Tak hanya itu, para wartawan yang meliput acara tahunan tersebut dikabarkan mendapat uang transpor yang jamak disebut “amplop”.

Tak jelas apa alasan pihak penyelenggara mengatur jadwal wartawan meliput. Padahal, Lampung Fair merupakan kegiatan publik yang didanai uang rakyat. Karenanya, wartawan bebas meliput kapan pun, untuk objek apa pun, tanpa harus penyelenggara repot-repot mengatur keran peliputan terhadap pers.

Atas kabar tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung angkat suara. Lembaga yang tercatat sebagai anggota International Federation of Journalist (IFJ) itu menilai, penjadwalan meliput telah membatasi kerja-kerja jurnalis dalam membuat laporan secara terperinci. AJI juga menyesalkan jika penjadwalan tersebut dengan pertimbangan ada pembagian uang transpor bagi wartawan.

Di salah satu media, manajemen PT Jaris Jasmine Wijaya, event organizer (EO) Lampung Fair, mengaku kurang paham ihwal penjadwalan meliput. Sedangkan soal uang transpor bagi jurnalis, perusahaan tersebut menyatakan bahwa sebenarnya tak ada. Namun, PT Jaris mengaku memberikan ganti uang parkir kepada wartawan.

Kode Etik

Praktik “amplop” di kalangan jurnalis, berlangsung sejak lama dan bukan lagi rahasia. Lain daerah lain pula penyebutan istilahnya.

Di Jakarta, misalnya, amplop bagi wartawan disebut “jale”. Sedangkan di Lampung terdapat beberapa istilah, antara lain “ado” dan “singi” yang artinya liputan dimaksud ada uangnya.

Praktik jurnalisme semacam ini jelas tak benar. Selain merusak integritas, juga memperburuk image wartawan di masyarakat. Padahal, mereka yang bekerja sebagai juru warta punya tanggung jawab secara moral untuk menghapus stigma tersebut.

Lebih dari itu, wartawan penerima amplop telah melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal dimaksud mengatur bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.

Penafsirannya, independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Apalagi cuma EO Lampung Fair.

Sedangkan akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Lalu, tidak beriktikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Dalam Pasal 6 KEJ disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Sedangkan penafsiran suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi.

KEJ adalah acuan moral yang mengatur tingkah laku seorang wartawan. Kode etik jurnalistik bisa berbeda antara satu organisasi pers dengan organisasi lain, media satu dengan media lain. Namun, secara umum berisi hal-hal yang menjamin terpenuhinya tanggung jawab seorang wartawan kepada publik.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pers Bekti Nugroho menyatakan, KEJ merupakan garis imajiner profesi wartawan. Bila seorang wartawan melangkah melampaui garis ini, runtuhlah integritas dan kredibilitasnya sebagai jurnalis. Karena itu, etika memang dibuat untuk menjaga sebuah profesi agar senantiasa tetap kredibel, terhormat, dan bermartabat (Bekti Nugroho dkk: 2012).

Penulis buku Jurnalisme Investigasi, Dandhy Dwi Laksono, berpendapat kode etik bagi jurnalis bukan tentang mengatur dan membatasi, melainkan untuk melindungi publik dari penyalahgunaan profesi dan melindungi diri sendiri. Hal ini terkait dengan sejumlah kasus kekerasan. Jurnalis yang sudah membuat berita sesuai dengan kode etik pun belum tentu keselamatannya terjamin, apalagi yang mengabaikannya (Dandhy Dwi Laksono dkk: 2012).

Independensi Jurnalis

Pada prinsipnya, wartawan tak boleh sama sekali menerima pemberian dari narasumber. Beberapa media di Amerika Serikat, misal Washington Post, mengatur wartawannya untuk menolak, bahkan sekadar traktiran makan siang. Prinsip dari menolak pemberian adalah menghindari konflik kepentingan.

Saya sepakat dengan jurnalis senior Farid Gaban. Menghindari konflik kepentingan adalah kewajiban wartawan. Tidak bisa seorang reporter bilang saya menerima pemberian, tapi saya tetap bisa independen.

Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme menyebut salah satu prinsip penting jurnalisme adalah independensi. Wartawan harus tetap independen dari pihak yang mereka liput.

Kovach mengatakan, “Seorang wartawan tidak mencari teman, juga tidak mencari musuh”. Seorang wartawan adalah makhluk asosial, bukan antisosial.

Menurut Andreas Harsono, penyunting buku Sembilan Elemen Jurnalisme, menjadi netral bukan prinsip dasar jurnalisme. Imparsialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektivitas. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Jadi, semangat dan pikiran untuk bersikap independen ini lebih penting ketimbang netralitas.

Menjaga jarak personal tertentu penting untuk bisa melihat dengan jelas dan membuat penilaian yang independen. Mantan Redaktur Eksekutif New York Times Abe Rosenthal pernah membuat pernyataan terkenal ketika mengetahui reporternya terlibat hubungan asmara dengan politisi korup yang ia liput.

“Saya tak peduli jika kau tidur dengan gajah sekalipun, asalkan kau tidak meliput sirkus,” kata Rosenthal satire.

Memang, tak mudah mewujudkan pers yang berkualitas. Tapi, setidaknya memperbaiki mutu jurnalisme bisa dimulai dengan mengubah perilaku buruk jurnalis, salah satunya kebiasaan menerima amplop.

Jurnalis, seperti profesi lain, seperti dokter, hakim, atau advokat, tidak berada dalam ruang kosong. Kualitas profesi itu ditentukan oleh pelakunya, pendidikan, pengetahuan pemegang profesi, dan tekanan publik.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Dampak Permenristekdikti 55/2018 di Lingkungan Kampus

Dr Andi Desfiandi SE MA | Ketua Yayasan Alfian Husin, Ketua Bravo 5 Lampung LAHIRNYA Peraturan Menristekdikti …