Soal OSS, Ridho Ficardo Minta Kabupaten/Kota Percepat Penyusunan RDTR


PENJABAT Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis (berkacamata) dan Kepala Dinas PU-PR Lampung Budhi Darmawan (kanan) saat sosialisasi Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota sebagai Instrumen dalam Penyelenggaraan Sistem Online Single Submission, Senin, 15/10/2018. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo meminta seluruh kabupaten/kota melakukan percepatan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal itu menyusul diintegrasikannya secara elektronik sistem Online Single Submission (OSS).

Pesan gubernur tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Hamartoni Ahadis saat membuka sosialisasi Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota sebagai Instrumen dalam Penyelenggaraan Sistem Online Single Submission. Sosialisasi berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU&PR) Lampung, Senin, 15/10/2018.

Hamartoni mengatakan, RDTR merupakan penjabaran lebih rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW). RDTR juga mengatur ketentuan zonasi serta mekanisme insentif dan disinsentif sebagai instrumen utama pengendalian pemanfaatan ruang.

“Perlu dibuat komitmen terhadap kabupaten/kota yang belum melaksanakan penyusunan ini. Harus ada kesepakatan bersama tentang batas waktu dalam hal penyusunan dokumen tersebut,” ujarnya.

Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung itu melanjutkan, dari 15 kabupaten/kota, baru satu kabupaten yang telah menyelesaikan penyusunan RDTR, yaitu Tanggamus. RDTR merupakan dokumen rencanan tata ruang penting dan wajib dimiliki setiap daerah, khususnya perkotaan. Hal itu demi terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang.

“Sistem OSS diharapkan mampu mempermudah proses perizinan berusaha di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan menggunakan RDTR sebagai instrumen dalam pelaksanaannya. Kami selaku pemerintah daerah tentunya segera melaksanakan percepatan penyusunan RDTR kabupaten/kota agar sistem OSS dapat berjalan sesuai harapan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas PU&PR Provinsi Lampung Budhi Darmawan mengatakan, acara tersebut sebagai salah satu bentuk fasilitasi penyusunan rencana rinci tata ruang oleh Pemprov Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

“Dengan tujuan, memberikan pemahaman kepada stakeholder penyelenggara penataan ruang di kabupaten/kota terkait urgensi RDTR sebagai alat pengendalian penataan ruang dan percepatan pelaksanaan perizinan berusaha,” ujar Budhi.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …