OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Penghargaan Pelapor Korupsi dan Ajudikasi Ombudsman


Ahmad Saleh David Faranto | Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

PEMERINTAH telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP 43/2018 itu merupakan pengganti dari PP sebelumnya, yakni PP Nomor 71 Tahun 2000.

Penghargaan Pelapor Korupsi

Sebelum keluarnya PP 43 Tahun 2018, laporan pengaduan masyarakat yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2016 berjumlah 7.271 (laporan KPK tahun 2016). Melihat jumlah pengaduan masyarakat tersebut dan peran yang dimiliki KPK termasuk manfaat langsung terhadap kehidupan mereka, maka jumlah pengaduan yang diterima KPK itu cukup besar. Ditambah lagi sekarang ada PP 43/2018 yang memberikan penghargaan bagi pelapor korupsi dengan sejumlah premi.

Ajudikasi Khusus Ombudsman

Lain halnya dengan KPK, jumlah laporan masyarakat yang diterima Ombudsman sepanjang 2017 berjumlah 7.999. Potensi laporan di Ombudsman pada sisi korban sangat erat dengan apa yang sedang dialami dan menyebabkan kerugian materiil dan/atau immateriil. Penyelesaian laporan masyarakat tidak hanya memberikan hak korban dalam bentuk produk berupa barang, jasa, dan administrasi. Tetapi, juga mengembalikan hak karena tidak diperolehnya produk tersebut beserta akibat pelayanan.

Tidak diperolehnya produk dan akibat pelayanan itu didasari karena pelaku pelayanan telah melakukan tindakan maladministrasi terhadap standar pelayanan yang wajib dibuat dan dilaksanakan oleh pelaku tersebut. Pelaku dimaksud dalam hal ini adalah penyelenggara yang terdiri dari pejabat dan pelaksana pelayanan.

18 tahun Ombudsman berkiprah di Indonesia. Pada masalah tersebut hingga kini, belum ada payung hukum yang dapat digunakan untuk merealisasikan ganti kerugiannya. Padahal, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah memberikan jalan kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan agar para korban pelayanan dapat memperoleh ganti rugi. Nantinya, ganti rugi tersebut bisa diperoleh melalui ajudikasi. Sayang, ajudikasi belum dapat berjalan karena peraturan presiden (perpres) tak kunjung keluar.

Momentum perhatian presiden memberikan penghargaan kepada pelapor dugaan tindak pidana korupsi dengan keluarnya PP 48/2018 diharapkan bisa diikuti dengan memberikan kepastian bagi korban pelayanan untuk memperoleh ganti rugi dengan dikeluarkannya Perpres tentang Ganti Rugi. Sehingga, ke depan, kita yakin Indonesia semakin hebaaat!(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Dampak Permenristekdikti 55/2018 di Lingkungan Kampus

Dr Andi Desfiandi SE MA | Ketua Yayasan Alfian Husin, Ketua Bravo 5 Lampung LAHIRNYA Peraturan Menristekdikti …