PP 43/2018 Berhadiah Rp200 Juta Tak Lindungi Pelapor, Andi Surya Usulkan Revisi


KETUA KPK Agus Raharjo (kiri) bersalaman dengan anggota DPD Andi Surya, Rabu, 10/10/2018. | Tim Andi Surya

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiskusi dengan Komite I DPD di ruang Ketua DPD RI, Jakarta, Rabu, 10/10/2018. Dalam diskusi tersebut, KPK merasa keberatan dengan salah satu poin dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP tersebut memberikan hadiah bagi pelapor korupsi berupa uang sebesar Rp200 juta.

“PP ini memiliki kelemahan, yaitu pelapor korupsi harus menerangkan jati dirinya, baik KTP maupun identitas lainnya. Ya sudah pasti sedikit sekali yang berani menampilkan diri sebagai pelapor korupsi. Sebab, membuka informasi diri akan ada ancaman, bukan hanya fisik bisa saja keselamatan jiwa,” kata Ketua KPK Agus Raharjo melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co.

Menurut Agus, PP 43/2018 sebaiknya tidak menampilkan identitas pelapor korupsi. Bahkan, bila perlu sang pelapor bisa memakai nama samaran. Namun, persyaratannya adalah alat bukti yang diberikan benar-benar memenuhi prosedur penyelidikan, yakni minimal dua alat bukti.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komite I DPD Andi Surya sepakat dengan Agus. Dia mengusulkan agar PP 43/2018 bisa direvisi. Sehingga, masyarakat yang hendak melaporkan kasus dugaan korupsi tidak merasa takut.

“Pelapor akan dibuka jati dirinya manakala proses hukum sudah inkracht dan mendapatkan haknya, yaitu hadiah sebesar Rp200 juta,” ujar Andi.(*)

Baca juga Cegah Korupsi, Andi Surya Usul Bangun Kantor Perwakilan KPK di Lampung


Komentar

Komentar

Check Also

Sidang Korupsi PU-PR Lamsel: Dipeluk Barita Uli Siregar, Agus BN Spontan Terisak

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang menggelar sidang perdana terhadap Agus Bhakti Nugroho (BN), …