KPK Isi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Lampung


KONFERENSI pers “Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tidak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Lampung” di Hotel Novotel, Senin, 8/10/2018. | Rudi Virgo/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah instansi menggelar “Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tidak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Lampung”. Pelatihan bersama itu berlangsung di Hotel Novotel, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, 8-12 Oktober mendatang.

“KPK selalu membutuhkan kolaborasi dengan segala pihak, termasuk penegak hukum lain. Ini adalah salah satu upaya kami dalam meningkatkan kerja sama memberantas korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat membuka pelatihan, Senin, 8/10/2018.

Dia mengatakan, selain pengetahuan dan kemampuan yang bersifat khusus, aparat penegak hukum juga perlu memperdalam pengetahuan teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi. Untuk itu, para peserta pelatihan akan mendapatkan beberapa materi, di antaranya tentang potensi tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, sektor perdagangan internasional, sektor kehutanan dan perkebunan.

Kemudian, titik rawan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, filosofi keuangan negara prinsip tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah, pemahaman audit investigatif, audit forensik dan perhitungan kerugian keuangan negara. Selain itu, tindak pidana pencucian uang, strategi penegak hukum menghadapi prapradilan, serta peran koordinasi dan supervisi KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Peningkatan yang ingin dicapai adalah seluruh proses mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan,” ujarnya.

Selain Basaria, pelatihan tersebut dihadiri Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Fadil Zumhana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin, dan Kabareskrim Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto. Kemudian, Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI Kolonel (CPM) Bambang Sumarsono, anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investasi Iswan Elmi.

Pelatihan diikuti sebanyak 150 peserta yang berasal dari lembaga penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lalu, oditur militer (Otmil) dan penyidik polisi militer (POM) TNI di Provinsi Lampung.(*)

Laporan Rudi Virgo


Komentar

Komentar

Check Also

SIDANG KORUPSI PU-PR LAMSEL: Inilah Para Rekanan yang Dapat Proyek

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Tanjungkarang menggelar sidang perdana terhadap Bupati …