Soal Perda Bantuan Hukum, Magister Ilmu Hukum Unila Gelar FGD Besok


Fakultas Hukum Universitas Lampung | Facebook Fakultas Hukum Unila

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Media Briefing tentang Perluasan Akses terhadap Keadilan Melalui Perda Bantuan Hukum”. Rencananya, diskusi kelompok terarah itu dihelat di Kafe Dawiels, Jalan RA Kartini Nomor 40, Palapa, Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Kamis besok, 27 September 2018, pukul 13.00 WIB.

Berdasar undangan yang diterima duajurai.co, FGD akan menghadirkan beberapa narasumber. Mereka antara lain Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, serta dosen Fakultas Hukum Unila. Kemudian, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung dan LBH Bandar Lampung.

Adapun tujuan FGD, di antaranya terdapat kesepahaman terkait perluasan akses terhadap keadilan di Provinsi Lampung. Kemudian, terbangun komitmen bersama dalam mendorong penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum. Selain itu, terdapat komitmen bersama untuk mengampanyekan gerakan bantuan hukum kepada masyarakat di Lampung.

Sebelumnya, LBH Bandar Lampung mengusulkan beberapa hal dalam FGD ihwal Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang digelar Bappeda Lampung. Salah satu usulan LBH, yakni revisi Perda Bantuan Hukum.

“Beberapa program yang diusung, antara lain konsolidasi dan FDG Jaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal se-Provinsi Lampung, pembahasan revisi Perda Bantuan Hukum; serta penyusunan dan pembahasan draf pergub sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Hukum,” kata Kodri Ubaidillah, perwakilan LBH Bandar Lampung.(*)

Baca FGD Bappeda, LBH Bandar Lampung Usul Revisi Perda Bantuan Hukum


Komentar

Komentar

Check Also

PN Tanjungkarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia

JAKARTA, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang meraih penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan …