Demo Hari Tani, AGRA Moro-moro Kritisi Perpres Reforma Agraria


MASSA PPMWS/AGRA Ranting Moro-moro menggelar unjuk rasa memperingati Hari Tani di Mesuji, Lampung, Senin, 24/9/2018. | PPMWS/AGRA Ranting Moro-moro

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Persatuan Petani Moro-moro Way Serdang (PPMWS)/Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Ranting Moro-moro menggelar aksi demonstrasi pada peringatan Hari Tani di Kabupaten Mesuji, Lampung, Senin, 24/9/2018. Dalam aksi tersebut, AGRA mengkritisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Reforma Agraria yang akan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), pekan ini.

“Masalah fundamental perpres yang akan ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), yakni tidak memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Apalagi menghapuskan masalah utama, yaitu monopoli tanah,” kata Sahrul Sidin, Ketua AGRA Ranting Moro-moro, melalui surat elektronik yang diterima duajurai.co.

Dia mengatakan, sepuluh sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang termuat dalam draf perpres tidak menyasar tanah-tanah yang saat ini dimonopoli untuk perkebunan besar kelapa sawit dan karet milik swata maupun negara. Juga perkebunan kayu (HTI), pertambangan besar, taman nasional, dan perhutani.

Pada prinsipnya, tanah objek reforma agraria tetap tanah-tanah sisa, dan tanah bekas hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang. Bahkan, sebagian adalah tanah-tanah rakyat yang saat ini dalam status konflik. Sehingga, dalam waktu dekat, Presiden Jokowi juga akan mengeluarkan Inpres tentang Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria di Daerah.

“Perpres Percepatan Reforma Agraria salah satunya untuk payung dalam pelaksanan program “One Map” melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan pendekatan pemetaan partisipatif. Tujuannya, memetakan seluruh tanah dan sesuai peruntukan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sahrul, program tersebut akan mengembangkan e-Land yang menggunakan layanan teknologi National Spatial Data Infrastructure (NSDI). Program ini didanai oleh Bank Dunia Group sebesar USD200 juta. Hal tersebut sebagai bentuk kepentingan kapitalis monopoli mengalirkan kapital dan mendukung reforma agraria pemerintahan Jokowi.

Masalah kedua dari Perpres Percepatan Reforma Agraria terletak dalam penetapan subjek dan pengelolaan TORA. Subjek dalam Perpres Percepatan Reforma Agraria ada tiga, yakni badan hukum, orang perorangan, dan kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama. Terlebih, dalam subjek tidak memasukkan pengangguran sebagai subjek dari reforma agraria.

Sedangkan sistem pengelolaan dari TORA dilaksanakan berbasis klaster. Sehingga, dapat dikontrol melalui investasi, utang, penetapan komoditas tanaman, dan pasar hasil produksi. Artinya, penerima hanya ditempatkan sebagai tenaga kerja dalam tanah objek reforma agraria.

Dengan demikian, Perpres Percepatan Reforma Agraria adalah peraturan pelaksanaan dari reforma agraria palsu Jokowi yang dikontrol kekuatan modal monopoli-Amerika Serikat untuk mempercepat perampasan tanah di Indonesia. Termasuk di dalamnya untuk mendukung proyek pembangunan Infrastruktur yang didanai oleh kapitalis monopoli asing dan merampas tanah-tanah rakyat.

“Hal itu terjadi dalam proyek pembangunan Bendungan Jatigede, pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, pembangunan bandara di Kulonprogo, pembangunan Jalan Tol Siak-Dumai, pembangunan jalan tol Sepanjang Jawa, Sumatra, dan di berbagai tempat lainnya,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Hingga 20 Desember, Chandra Mart MBK Bandar Lampung Diskon 30% Pohon Natal

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Chandra Mart di Mal Boemi Kedaton (MBK) memberikan diskon sebesar 30% bagi pembeli …