LBH Bandar Lampung Gugat Herman HN Soal Penggusuran Pasar Griya


KODRI Ubaidilah, Penanggung Jawab Perkara LBH Bandar Lampung, memperlihatkan surat gugatan terkait penggusuran Pasar Griya, Selasa, 18/9/2018. | Rudi Virgo/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menggugat sejumlah pihak terkait penggusuran Pasar Griya, Kecamatan Sukarame. Salah satu yang digugat, yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

“Kami telah mendaftarkan gugatan dengan nomor perkara 168 PDT.G/2018. Ada enam tergugat, yaitu Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, dan sejumlah anggota Sat Pol PP yang diduga menganiaya (korban penggusuran),” kata Kodri Ubaidilah, Penanggung Jawab Perkara LBH Bandar Lampung, di Kantor LBH Bandar Lampung, Selasa, 18/9/2018.

Dia mengatakan, para tergugat harus meminta maaf kepada warga eks Pasar Griya yang menjadi korban penggusuran. Sebab, mereka, khususnya Pemkot Bandar Lampung, melanggar pembangunan di lahan hibah. Lahan telah dihibahkan, namun pemerintah setempat masih melakukan pelelangan.

“Mereka juga melakukan kekerasan terhadap warga (ketika penggusuran). Saat ini, laporan dugaan kekerasan itu tengah diusut Polda Lampung. Kami melaporkan sebanyak enam anggota Sat Pol PP setempat,” ujarnya.

Pemkot Bandar Lampung menggusur Pasar Griya secara bertahap. Pascapenggusuran, para warga terlunta-lunta. Beberapa dari mereka sempat menumpang di Kantor LBH Bandar Lampung selama berhari-hari. Beberapa lagi bertahan di lokasi penggusuran dengan menumpang di musala dan mendirikan tenda darurat dari puing-puing. Kemudian, mereka bermukim sementara di halaman DPRD setempat dan bertahan di sana hampir satu bulan.(*)

Baca juga DPRD Minta Korban Penggusuran Pasar Griya Terima Tawaran Pemkot

Laporan Rudi Virgo


Komentar

Komentar

Check Also

PN Tanjungkarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia

JAKARTA, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang meraih penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan …