OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: ASN Koruptor dan Peran PPK (2-habis)


AHMAD Saleh David Faranto, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. | Hendry Sihaloho/duajurai.co

PEGAWAI negeri sipil dapat diaktifkan kembali jika terdapat lowongan jabatan. Bila tidak terdapat lowongan paling lama dua tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Begitu juga dengan PNS tersebut yang sudah berusia 58 tahun bisa langsung diberhentikan dengan hormat. PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht karena melakukan tindak kejahatan jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Selain itu, PNS diberhentikan dengan tidak hormat jika menjadi angota dan/atau pengurus partai politik, atau dipidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht karena melakukan tindak pidana dengan berencana diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Adapun untuk pemberitahuannya terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah inkracht tersebut diterima.

Peran PPK

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tata cara pemberhentian sementara dilakukan dengan pengusulan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) kepada presiden. Hal dimaksud bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama yang diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama, presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan paling lama 14 hari kerja setelah usul pemberhentian sementara. Pegawai negeri sipil yang telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui pejabat yang berwenang paling lama 30 hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.

Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali, dalam waktu 25 hari pejabat yang bersangkutan dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk pengaktifan kembali. PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Keputusan pengaktifan kembali ditetapkan paling lama 14 hari kerja setelah usul pengaktifan kembali. Sebelum menetapkan keputusan pengaktifan kembali atau keputusan pemberhentian dengan hormat, maka keputusan pemberhentian sementara terlebih dahulu dicabut.

Peran PPK di atas secara normatif dapat dilihat juga dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Termasuk, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kini yang cukup penting semua pihak perlu aktif mengawasi ASN koruptor dan ASN lainnya yang terbukti tidak mempunyai hak lagi untuk memperoleh status, gaji dan fasilitas dari negara. Begitu juga dengan peran PPK yang seharusnya dilaksanakan dalam rangka penertiban ASN tersebut agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat dan negara.

Kalau saja penyelenggara negara dan pemerintahan menyadari pentingnya pengawasan internal, maka kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum oleh PPK dan pejabat yang berwenang terhadap permasalahan tersebut tidak perlu muncul dan mengemuka ke ranah publik. Menutup tulisan ini, sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat berhak memperoleh pelayanan terhadap jalannya pengawasan internal oleh PPK dan pejabat yang berwenang. Hal itu demi terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dari tindakan ASN yang tidak bertanggung jawab, atau ASN koruptor!(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI IB ILHAM MALIK: Ruang Kota dan Dilema Sanitasi Bandar Lampung

IB Ilham Malik – Peneliti Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD) LPPM Universitas Bandar Lampung (UBL) …