OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: ASN Koruptor dan Peran PPK (1)


PNS | ilustrasi/ist
AHMAD Saleh David Faranto | Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

BELAKANGAN ini berita mengenai aparatur sipil negara (ASN) yang terkena hukuman karena terlibat kasus korupsi jadi sorotan beberapa lembaga. Sebut saja Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mempersoalkan ASN yang disebut koruptor ini. Sebab, masih ada yang belum diberhentikan atau masih menerima gaji dari negara. Jumlah persis yang beredar di media massa sekitar 2.357 PNS masih aktif, atau belum diberhentikan.

Keadaan demikian, perlu ditelusuri ke setiap lembaga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia. Tak terkecuali ASN koruptor di kementerian dan lembaga, baik di pusat dan daerah.

Pertanyaannya, mengapa persoalan ASN koruptor belum diberhentikan dan mungkin masih menikmati gaji setiap bulan baru muncul sekarang? Wajar saja publik bertanya dan mungkin sedikit penasaran, kok bisa?

Pemberhentian ASN

Sejak keluar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, salah satu yang disebut ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS). Bagi PNS yang dikenai sanksi pidana atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai PNS. Pemberhentian tersebut berdasar kondisi yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika ada PNS yang masih bekerja atau duduk dalam jabatan tertentu, padahal yang bersangkutan telah menjalani hukuman pidana, maka harus dipastikan bahwa pimpinan atau pejabat yang berwenang tidak keliru, atau melanggar peraturan ketika mengeluarkan keputusan , atau tidak mengambil tindakan atas kondisi demikian.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasar putusan pengadilan yang telah inkracht karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

PNS dengan pidana penjara dua tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS. Hal tersebut apabila perbuatannya tidak menurunkan harga dan martabat PNS, mempunyai prestasi yang baik, atau tidak memengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, dan tersedia lowongan jabatan.

PNS yang dihukum kurang dari dua tahun berdasar putusan pengadilan yang telah inkracht karena tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. PNS tidak diberhentikan sebagaimana maksud tersebut selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara. Namun, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara, ia tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. (bersambung)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Dampak Permenristekdikti 55/2018 di Lingkungan Kampus

Dr Andi Desfiandi SE MA | Ketua Yayasan Alfian Husin, Ketua Bravo 5 Lampung LAHIRNYA Peraturan Menristekdikti …