KAD Antikorupsi Lampung Terima Laporan Pungli di Kantor Agraria


Wahrul Fauzi Silalahi | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Provinsi Lampung menerima laporan dari pelaku usaha. Laporan dimaksud terkait masih maraknya pungutan liar (pungli) di kantor layanan agraria.

“Bagi pelaku usaha, tanah pasti bernilai ekonomis. Jangan sampai pengurusan surat-surat tanah dijadikan oknum sebagai media untuk melakukan korupsi,” kata Ketua KAD Antikorupsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Mantan Direktur LBH Bandar Lampung itu mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya pemberdayaan dengan mendorong semangat antikorupsi yang melibatkan aktor-aktor di sektor swasta. Langkah itu dilakukan KPK dengan menginisiasi dan membentuk KAD Antikorupsi Lampung bagi pelaku usaha dan regulator di daerah.

“Apabila ada oknum yang melakukan upaya pungli, pelaku usaha jangan segan-segan untuk segera melaporkan hal itu ke KAD Antikorupsi Lampung,” ujar dia.

Sebelumnya, layanan pengurusan agraria di Lampung menjadi salah satu pelayanan publik yang rawan pungli. Selain banyak diungkap melalui penangkapan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), sejumlah program juga diindikasi banyak pungli. Kasus paling terbaru adalah oknum pengukur tanah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Lampung. Kasus itu terkait pengurusan sertifikat tanah seluas 34 hektare di Pesawaran pada 2017.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …