OPINI IB ILHAM MALIK: Ruang Kota dan Dilema Sanitasi Bandar Lampung


IB Ilham Malik – Peneliti Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD) LPPM Universitas Bandar Lampung (UBL)

AWAL pekan ini, saya menghadiri acara diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh duajurai.co. Diskusi membahas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Bakung, Kecamatan Telukbetung Barat, Bandar Lampung, tepatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di sana.

Menurut beberapa narasumber yang dihadirkan dalam diskusi, juga sebagian masyarakat sekitar, IPLT telah menimbulkan masalah kesehatan bagi warga. Pasalnya, kapasitas IPLT yang sebenarnya hanya 15 M3 pada kenyataannya harus menampung 90 M3 lumpur tinja per hari.

Akibatnya, bukan saja luber ketika musim hujan, IPLT juga sudah luber sehari-harinya. Ini karena daya tampungnya yang sangat rendah jika dibandingkan dengan volume lumpur yang masuk.

Diskusi pun berkembang ke beberapa bahasan lainnya. Misalnya soal ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan IPLT baru dengan alasan ketiadaan dana, atau juga ketiadaan lahan. Dibahas juga perkembangan kawasan sekitar TPA Bakung yang seharusnya tidak dihuni oleh penduduk, tetapi pada kenyataannya saat ini sebagian besar lahan di sekitar (bagian bawah) TPA sudah menjadi permukiman.

Dan, perlu saya sampaikan bahwa permukiman tersebut bukan saja permukiman kelas menengah ke bawah. Permukiman kelas atas, seperti Citra Land dan Citra Garden telah memberikan warna tersendiri bagi kawasan TPA Bakung.

Gambar 1 Pencemaan air tanah bukan saja oleh TPA Bakung tetapi oleh seluruh aktivitas kota

Dari penelitian yang saya lakukan beberapa waktu lalu, perkembangan permukiman di Kota Bandar Lampung memang berlangsung sangat cepat. Bahkan ada kecenderungan, permukiman telah sedemikian tingginya mengonsumsi lahan terbuka di kota ini.

Hal ini terjadi seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan daya beli masyarakat terhadap rumah. Dampaknya, perumahan dengan semua jenis atau tipe, berkembang ke seluruh penjuru wilayah kota.

Hal ini kemudian mengakibatkan Bandar Lampung berhadapan dengan kondisi kota yang gepeng (urban sprawl). Tentu saja ada banyak efek yang muncul di kemudian hari terkait penyebaran kawasan permukiman ini. 

Mulai dari berkurangnya lahan terbuka, yang kemudian memunculkan ancaman atas lingkungan, pola pergerakan penduduk yang kemudian menjadi tidak beraturan dan menimbulkan masalah bagi penyediaan infrastruktur (air, sanitasi, transportasi, telekomunikasi dan listrik), serta masalah-masalah lainnya.

Urban sprawl memang selalu membawa banyak efek negatif terhadap perkembangan kota. Sebab penyediaan segala sesuatunya untuk melayani warga menjadi butuh biaya besar. Sementara biasanya, kota yang menghadapi urban sprwal akan berhadapan dengan masalah keterbatasan anggaran.

Gambar 2 Perubahan lahan sekitar TPA Bakung, dari lahan kosong menjadi permukiman padat

Dalam forum diskusi tersebut saya mencoba memberikan pandangan terkait sistem sanitasi perkotaan secara keseluruhan dilihat dari sisi penataan ruang. Sebab bagi saya, membahas sanitasi di TPA Bakung menjadi kurang efektif jika kita tidak membahas persoalan sanitasi perkotaan secara keseluruhan.

Itu lah sebabnya saya menyampaikan pandangan bahwa kota kita berhadapan dengan kenyataan bahwa pemerintah kota sebenarnya belum memiliki program pembangunan sanitasi perkotaan. Pembangunan yang dilakukan di beberapa titik memang sudah dilakukan, akan tetapi dilakukan secara sporadis.

Terbukti, antara satu objek pembangunan sanitasi dengan objek sanitasi di lokasi yang berbeda, tidak bisa diintegrasikan satu sama lain. Sebab pembangunannya memang dilakukan secara sporadis, dan bukan merupakan satu kesatuan antara satu pembangunan sanitasi dengan pembangunan sanitasi lainnya di tempat yang berbeda.

Pemerintah pusat memang memberikan perhatian kepada pembangunan sanitasi di kota-kota di seluruh Indonesia. Bahkan hal ini sudah mendorong pemerintah untuk meminjam atau meminta bantuan kepada pihak asing (donor), baik negara lain maupun lembaga donor, agar dapat membantu menyediaan akses sanitasi di kota-kota seluruh Indonesia.

Bahkan bukan hanya kota, tetapi mjuga enyediakan akses sanitasi yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, persoalan sanitasi belum bisa dikelola dengan baik.

Ada banyak faktor yang memengaruhinya. Dua di antaranya ialah, pertama, konsepsi pembangunan kota yang terintegrasi masih belum terencana dan tersusun secara mendetail. Kedua, keterbatasan human resource yang mengakibatkan daya terobos akan kebuntuan pembangunan kota tidak mampu dijawab dengan tepat sasaran.

Kalau soal anggaran, seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa pihak, sesungguhnya ada dan bisa diperoleh dengan berbagai skema (meski tidak jarang bentuk ketersediaan dana ini berarti bersedia berutang atau menggadaikan aset negara).

Akan tetapi, konsep pembangunannya yang belum ada. Hal-hal detail lainnya juga belum siap. Biarpun mungkin ada satu dua dokumen yang menyebutkan hal tersebut, tetapi bentuk capaian yang ingin dicapai benar-benar masih buram.

Wajarlah kalau kota kita sampai saat ini masih belum memiliki sistem sanitasi yang komprehensif, baik di level planning dan terutama operate-nya.

Tantangan lainnya, persoalan sanitasi belum dianggap sebagai persoalan serius, baik oleh pemerintah, apalagi masyarakat. Anda bayangkan saja, saat ini konsumsi air galon sudah sangat besar. Ini sebenarnya dlatarbelakangi kesadaran masyarakat bahwa air tanah, apalagi air PDAM kota, sama sekali tidak layak dikonsumsi (untuk minum dan memasak).

Itu makanya kemudian masyarakat berbondong-bondong menggunakan air galon sebagai sumber air minum mereka. Nah, dari sisi ini saja, kita sudah bisa katakan bahwa ada persoalan serius pada air dan sanitasi kota.

Tetapi kondisi ini dianggap biasa-biasa saja. Masyarakat kita juga tidak mengeluh. Bagi masyarakat selama ada alternatif, yaitu air galon, dan harganya terjangkau, soal pencemaran air tanah kota bukan suatu masalah yang harus dibahas dan diselesaikan segera. Hmm. Kenyatannya begitu.

Tentu saja hal ini menimbulkan keprihatianan sebagian pihak yang memang concern kepada masalah sanitasi, air dan pencemaan lingkungan.

Bahwa IPLT di TPA Bakung menimbulkan masalah kepada warga kota yang tinggal di sekitarnya, tentu saja hal ini memang sulit untuk dihindari. Apalagi sebagian masyarakat di sekitar TPA mengandalkan air sumur dan bor dengan kedalaman yang pendek sebagai sumber air minum. Bahkan, sebagian lagi mengandalkan air sungai sebagai sumber airnya.

Di tengah kondisi persampahan yang belum terkelola dengan baik di TPA Bakung, termasuk soal IPLT, jika masyarakat mengeluh soal adanya penyakit gatal-gatal, batuk dan diare, maka sebenarnya wajar saja.

Sudah pasti bakal terjadi seperti itu. Sebab sumber airnya memang bukan sumber air yang sehat sebagai akibat dari dua hal: TPA Bakung tidak dikelola dengan baik dan masyarakat memilih bermukim di sekitar TPA.

Terkait keberadaan permukiman di sekitar TPA, seharusnya dapat dicegah oleh pemeritah melalui RTRW. Sayangnya, Kecamatan Telukbetung Barat memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi dan permukiman sekaligus.

Bagaimana caranya pemerintah mencampur dua fungsi yang saling bertaruang satu sama lain tersebut?(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Dampak Permenristekdikti 55/2018 di Lingkungan Kampus

Dr Andi Desfiandi SE MA | Ketua Yayasan Alfian Husin, Ketua Bravo 5 Lampung LAHIRNYA Peraturan Menristekdikti …