OPINI SYAFARUDIN: Korupsi di Lampung, Diberantas, Dibutuhkan dan Dipelihara?


SYAFARUDIN | Pengajar dan Peneliti Laboratorium Polotda FISIP Universitas Lampung

KORUPSI kok kian merajalela? Demikian pertanyaan jurnalis senior Lampung Bambang Eka Wijaya (BEW) sejak delapan tahun lalu (Buras, Lampung Post, 30 April 2010). ”Itu mungkin terjadi karena memberantas korupsi tak diikuti tindakan sebanding dalam menciptakan iklim mencegah korupsi,” jawab BEW sendiri penuh tanya.

Saya kira BEW benar. Masih maraknya korupsi belakangan ini di Lampung, memang salah satunya dipicu pandangan dan sikap yang masih ambigu terhadap korupsi: kadang dihindari dan diberantas namun tak jarang dibutuhkan, bahkan dipelihara.

Dihindari dan diberantas karena korupsi membawa implikasi buruk. Dibutuhkan dan dipelihara karena ada hal positif yang bisa ditimbulkan korupsi (?).

Pandangan yang kedua ini lah yang tampaknya masih meracuni cara berpikir elite politik, mafia pengusaha, termasuk oknum birokrat ABS (asal bapak senang) untuk turut menyuburkan praktik korupsi di Indonesia, termasuk di Lampung.

Mari kita deretkan kasus gratifikasi suap  yang menimpa kepala daerah di Lampung: Andi Achmad SJ (Lampung Tengah), Satono (lampung Timur), Wendi Melfa (Lampung Selatan, Bambang Kurniawan (Tanggamus). Tahun 2018 ini, kasus-kasus serupa berulang dan menimpa dua pemimpin muda, Mustafa dan Zainudin Hasan.

Kalau betul gratifikasi atau riswah ini fenomena gunung es, pertanyaannya kemudian siapa bakal menyusul? Pemimpin muda atau yang tua? Entahlah.

Dua Pandangan

Pandangan kontra korupsi (berantas, sikat, habisi korupsi) bisa dilihat dari pemikiran Syed Hussein Alatas (1975), James Scott (1985), Robert Klitgaard (1988), Susan Rose-Ackerman (2000), dan Bubant (2014). Sedangkan yang menilai korupsi ada sisi positifnya bisa dilihat dari dukungan pemikiran Nathaniel H Left (1979), Carino (1986), dan Cornelis Lay (2006).

Pandangan menolak korupsi memiliki argumen yang tegas. Menurut mereka, bekerjanya sistem politik dan pemerintahan haruslah berdasarkan pertimbangan norma, moral dan etika, yang membimbing manusia untuk memperoleh kebahagiaan.

Korupsi merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan dan membawa dampak yang sangat serius. Misalnya menggagalkan pembangunan, menciptakan ekonomi biaya tinggi, memerosotkan devisa negara, merusak moral bangsa, dan menimbulkan sinisme terhadap pemerintahan.

Korupsi mengakibatkan ketimpangan sosial. Ada kelompok masyarakat yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Kondisi ini bisa menciptakan kerawanan sosial dan maraknya kriminalitas. (lihat Nils Bubant, 2014, “Democracy, Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary Indonesia”, Roudledge Avanue, New York)

Sebaliknya, pandangan mereka yang memaklumi korupsi mengingat korupsi bak candu yang menjadi motor penggerak politik dan pemerintahan. Wajar bila muncul adagium corruption is the way of doing politics (korupsi adalah metode berpolitik) dan corruption is the way of running government (korupsi adalah cara bekerjanya roda pemerintahan).

Dalam politik praktis yang abnormal (pemilu biaya tinggi, operasional parpol tinggi, kontestasi ketat, pemilih umumnya pragmatis), maka tidak relevan membicarakan moral, etika, dan ideologi.

Yang perlu diperhatikan adalah kesinambungan jalannya politik (kursi elite parpol di eksekutif dan legislatif) dengan tetap memberikan kemanfaatan kepada semua pihak. Everybody happy, terserah bagaimana caranya. Mapas. 

Instrumen Korupsi

Korupsi bukanlah tindakan patologis. Ia selalu ada dalam setiap masyarakat. Bahkan dalam masyarakat tertentu korupsi lah yang membuat pemerintah tetap bisa memerintah dan tidak pecah belah.

Dalam pandangan Lay, para politisi dapat saja menggunakan instrumen korupsi (money politics membeli suara rakyat) untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan politik lintas suku, wilayah, elite, atau partai. Pada gilirannya kesemuanya dapat menciptakan keselarasan serta menghindari bahaya perpecahan dan permusuhan politik.

Pengalaman lampau negeri Paman Sam menunjukkan, korupsi mampu mendorong “mesin-mesin politik” untuk menghasilkan bukan saja perolehan suara melainkan juga jasa-jasa publik. Oleh karena itu, menurut Left, munculnya korupsi di negara berkembang akan memiliki manfaat serupa dan memiliki prognosis baik yang sama. Wow.

Pada masa Orde Baru, pandangan yang menolak korupsi tidak memperoleh tempat. Pengalaman Orde Baru membuktikan bahwa korupsi telah ”diizinkan” sebagai mekanisme pertukaran antara birokrat dan rezim politik dan bermetamorfosis menjadi sistem pengelolaan kekuasaan negara.

Semua itu tampaknya terulang kembali. Elite korup yang menunjukkan loyalitas secara cepat dipromosikan ke jabatan tertentu yang lebih memperbesar kemungkinan si pejabat memperkaya diri, tuan, dan jaringannya.

Sebaliknya, pejabat publik yang memahami KKN sebagai “penyimpangan” maka dihadapkan kepada dua pilihan: keluar secara total atau menjadi bagian dari sistem KKN (Lihat Cornelis Lay; ”Involusi politik”, 2006, hal 239-247).

Hingga hari ini, tampaknya kumpulan oknum yang memaklumi dan membutuhkan riswah ini lah yang diam-diam ikut melanggengkan korupsi atau gratifikasi. Bila demikian pekatnya, wajar muncul sikap pesimistis: mungkinkah pemberantasan korupsi bisa efektif di tengah sikap kita yang ambigu?

Masih ditambah fakta bahwa sampai hari ini terpidana Satono dan Alay masih bernafas lega di luar jeruji, konon karena status yang dipelihara: ”buron permanen dan ATM permanen”. Wallahualam bissawab. Tabik puun.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

DIARY BUNDA FITRI: Menghapus Dendam

FITRI RESTIANA | Penulis, pemilik blog www.fitrirestiana.web.id KITA tahu bahwa dendam adalah emosi negatif yang …